Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Sangat naif memandang pembangunan renovasi Kedubes Amerika hanya dilihat dari segi teknis, ini sangat konyol.
HTI Press. Jakarta- Gedung lama Kedubes Amerika Serikat yang berjejer dengan Gedung Wakil Presiden di Jalan Merdeka Selatan, Jakarta sudah diruntuhkan. Ini menandakan gedung itu siap dibangun dengan gedung baru sesuai rencana. Peralatan besar sudah tampak berada di sekitar Kedubes Amerika.
Terkait pembangunan itu Kepala Perijinan Bangunan P2B Heru Hermawanto membenarkan bahwa pembangunan gedung Kedubes Amerika telah mendapatkan izin pembangunannya. Pemda hanya mengecualikan gedung Syahrir.
“Kalau wilayah Amerika sendiri tidak masalah, dan P2B telah mengeluarkan izinnya, bukan gedung Syahrirnya karena itu kewenangan Kementerian Pariwisata,” ungkap Kepala Perijinan Bangunan P2B Pemda DKI Jakarta Heru Hermawanto kepada Media Umat, Jumat (11/10) di Gedung Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B), Jakarta.
Menurutnya, izin itu dikeluarkan karena secara teknis telah memenuhi syarat. “Kalau kita murni teknis, kaidah-kaidah pembangunannya sudah terpenuhi. Teknis itu arsitektur, struktur dan instalasi,” ungkapnya.
Heru juga menyatakan untuk relokasi gedung Syahrir sebenarnya sejak zaman Gubernur Sutiyoso sudah ada izin, hanya saja masih berkendala hingga saat ini di Kementerian Pariwisata.
Menanggapi hal itu, Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia Ismail Yusanto mengkritik sikap Pemprov DKI Jakarta, yang dianggapnya sangat naif hanya melihat persoalan pembangunan Kedubes Amerika itu dari segi teknisnya saja.
“Melihat persoalan ini hanya dari segi teknis itu sangat naif, bagaimana bisa memandang gedung Kedutaan Besar Negara seperti Amerika hanya dipandang dari segi teknis, ini sangat konyol,” ujarnya kepada Media Umat.
Ismail pun menambahkan kalau pemerintah tidak mengerti tugas pokok dan fungsinya sebagai penjaga kedaulatan rakyat. “Ini juga khusus ditunjukkan pada pemerintah pusat,” tegasnya.
Menurut Ismail, meskipun Pemda DKI Jakarta berargumentasi ini persoalan teknis harusnya pemerintah pusat menganulir perizinan tersebut dengan pertimbangan gedung kedutaan yang akan di renovasi dengan sebesar itu memiliki fungsi dan tugas pokok sangat besar untuk kepentingan Amerika.
“Tentunya kepentingan itu untuk mencengkeram Indonesia dengan dominasi ekonomi mereka di Indonesia,” terangnya.
Harusnya juga, lanjut Ismail, Pemda daerah yang dipimpin Jokowi dari partai yang katanya nasionalis memberikan saran kepada pemerintah pusat untuk tidak menyetujui pembangunan ini.
Pemerintah AS akan membangun kompleks Kedubes AS di Jakarta senilai US$ 450 juta. Gedung yang terletak di Jalan Medan Merdeka Selatan No.4 Jakarta Pusat itu akan dimodernisasi dengan menggunakan teknologi dan standar tinggi dalam hal perancangan dan tata ruang.
Pembangunan gedung baru 10 lantai yang menempati lahan seluas 36 ribu meter persegi ini ditargetkan akan selesai pada 2017. Pihak AS menyatakan gedung baru itu akan menampung para staf kedutaan dan misi AS untuk ASEAN di Jakarta.
Kalau gedung ini jadi, menurut Ismail, ini akan menjadi gedung Kedubes AS ketiga terbesar setelah Irak dan Pakistan. “Ketiganyakan negeri Muslim, kita bisa melihat kalau Amerika memiliki perhatian khusus terhadap negeri ini, baik secara politis maupun ekonomi, jadi sangat konyol memandangnya hanya dari segi teknis,” pungkasnya.[] fatih mujahid
andai saja para pahlawan pengusir penjajah itu msh hidup, meringis melihat kelakuan rejim generasi jongos, generasi kacung, mental jajahan yang tak punya harga diri, keberanian, yang justru terus mempertahankan penjajahan (politik, ekonomi, budaya, hukum, dsb), menjadi antek penjajah itu sendiri!