“Khilafah Menjamin Terwujudnya Ketahanan Pangan”
HTI Press. Surakarta. Ahad, 27 Oktober 2013, Muslimah Hizbut Tahrir DPD II HTI kota Surakarta mengadakan acara Formuda dengan tema ‘Khilafah Menjamin Terwujudnya Ketahanan. Bertempat di aula Yayasan Pendidikan Anak Cacat (YPAC) Surakarta, dihadiri kurang lebih 100 orang tokoh dari berbagai kalangan yang peduli terhadap isu ketahanan pangan yang diperingati tiap tanggal 16 Oktober di seluruh dunia, sebagai Hari Pangan Sedunia (HPS), yang pada tahun ke-33 ini FAO (Food and Agricultur Organization) organisasi pangan dunia dibawah PBB mengusung tema: ‘Suistainable Food System for Food Security and Nutrition’ sedang di Indonesia mengusung tema ‘Optimalisasi Sumberdaya Lokal menuju Kemandirian Pangan’.
Menghadirkan narasumber Wiwit Rahayu, SP. MP (Aktifis MHTI sekaligus Dosen Prodi Fakultas Pertanian Universitas Sebelas Maret Surakarta) dan Feni Ariati, STP (Aktifis MHTI Surakarta). Forum ini menyorot permasalahan ketahanan pangan yang terus berulang setiap tahun sekaligus mencari solusi alternatif atas krisis pangan dunia. Dengan mengundang peserta dari berbagai kalangan berlatar belakang pangan, pertanian, gizi, pendidikan dan latar belakang lain tetapi mencermati isu pangan diharapkan FORMUDA (Forum Muslimah untuk Peradaban) menjadi wadah untuk menyepakati sebuah formula dalam mengantisipasi krisis pangan ini.
Diulas oleh pemateri pertama, Feni Ariati, STP bahwa pada umumnya daerah di Indonesia merupakan daerah surplus pangan (serealia), dan ketersediaan pangan pada tingkat nasional memadai. Namun justru beberapa kabupaten di provinsi Papua, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, sebagian provinsi Maluku dan Maluku Utara mengalami kekurangan serealia. Disisi lain terjadi peningkatan luar biasa impor pangan. Impor beras meningkat 141 %, jagung 89 %, dan kedelai 19 %. Konversi lahan pertanian ke non pertanian terus terjadi, serta reformasi agraria tidak kunjung direalisasikan (7 juta hektar lahan yang cocok untuk pertanian dibiarkan terlantar).
Sementara pemateri kedua, Wiwit Rahayu, Sp MP menyinggung penyebab krisis pangan secara makro terkait penerapan sistem ekonomi kapitalis yang berasas sekuler (pemisahan agama dari kehidupan) dengan prinsip dasar free entrepreneur dimana prinsip ini mengurangi/meniadakan peran negara dalam pengelolaan sumberdaya dan pelayanan masyarakat, terjadinya kesenjangan pendapatan serta praktek-praktek ekonomi yang mengganggu stabilitas ekonomi (korupsi, suap, monopoli, penimbunan, dan sebagainya). Permasalahan pangan ini tidak bisa dipandang sebagai permasalahan yang parsial dan Islam memberikan solusi komprehensif untuk menanggulanginya. Negara Khilafah sebagai institusi pengayom umat bertanggungjawab untuk melindungi kebutuhan dan kepentingan rakyatnya.
Menanggapi kedua nara sumber, beberapa peserta memberikan tanggapan yang menguatkan fakta terkait program-program pemerintah dalam isu pangan yang bersifat parsial dan tidak berkelanjutan serta saling bertentangan antara program nasional dengan program daerah. Peserta juga memberikan dukungan positif agar pembahasan tentang pangan yang diusung oleh MHTI ini bisa ditindaklanjuti ke pihak-pihak terkait terutama ke dinas-dinas pemerintahan. []
