Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Serangan ke Mahkamah Konstitusi saat menggelar sidang Pemilukada Maluku Utara, menurut Iwan Januar menunjukkan ambruknya kewibawaan hukum. “Ambruknya kewibawaan hukum dan lembaga penegaknya di tanah air akibat krisis moral yang terjadi di sana,” tegas anggota Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut kepada mediaumat.com, Sabtu (16/11) melalui surat elektronik.
Menurutnya, kasus penangkapan Ketua MK Akil Mochtar menjadi puncak krisis kepercayaan publik terhadap institusi tersebut. Sehingga apapun yang diputuskan MK sulit untuk diterima khalayak. Seperti kata pepatah, sekali lancung ke ujian seumur orang tak percaya. “Ini bukan sekali tapi sudah terjadi beberapa kali,” ungkapnya.
Di samping itu, Iwan menegaskan serangan ke MK juga menandakan krisis kepercayaan rakyat terhadap proses demokrasi dalam pilkada. “Ini sudah terlihat sejak penangkapan Akil Mochtar, banyak kalangan meminta agar semua keputusan MK dalam konflik pilkada ditinjau ulang. Karena kekacauan ini sudah bermula semenjak DPT, kampanye hingga ke hari pencoblosan. Bukankah ini berarti nyaris tak ada pilkada yang bersih dari kecurangan seperti money politic dan pemalsuan data?” bebernya.
Jadi saat ini Indonesia tengah diguncang tsunami skandal hukum. Mulai dari kepolisian hingga ke Mahkamah Konstitusi. “Bila kondisi ini terus menerus terjadi bisa kita bayangkan akan semakin banyak rakyat yang turun ke jalan, melakukan anarkisme karena frustrasi mencari penyelesaian hukum. Tapi memang begitulah tabiat hukum buatan manusia. Terlalu banyak celah untuk dilakukan kongkalikong,” pungkasnya.(mediaumat.com, 16/11/2013)
