2.000 Intelektual Muslim Kumpul Bahas Kondisi Indonesia

Sekira 2.000 intelektual muslim di Indonesia, akan berkumul dalam acara Jakarta International Conference of Muslim Intelectuals (JICMI).

Dalam pertemuan itu, para intelektual muslim akan membahas berbagai permasalahan di Indonesia dan negara muslim sekaligus mencari solusi bersama untuk penyelesaiannya.

JICMI akan digelar dua hari di dua tempat berbeda. Hari pertama digelar Sabtu 14 Desember 2013, di Wisma Makara Universitas Indonesia Depok. Akan ada sekira 200 orang dalam kegiatan itu.

Mereka yang hadir akan membahas tujuh bidang dengan perspektif peradaban Islam, di antaranya tentang ekonomi, kesehatan, pangan, dan energi. “Sebanyak 200 intelektual muslim akan mempresentasikan papernya,” kata Juru Bicara DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Jawa Barat, Luthfi Afandi, dalam konferensi persnya di Bandung, Jawa Barat, (13/12/2013).

Sedangkan hari kedua digelar pada Minggu 15 Desember di Convention Hall Smesco, Jakarta Selatan. “Sebanyak 1.800 intelektual muslim akan hadir di sana untuk mendiskusikan secara gambang permasalahan dan solusi atas permasalahan yang ada,” ungkapnya.

Lewat kegiatan itu, para intelektual muslim diharapkan akan mengambil peran dalam membangun kembali peradaban Islam. Selain itu, diharapkan terjalin jejaring antar intelektual muslim diberbagai institusi dalam mewujudkan kembali peradaban Islam.

“Hasil dari pertemuan ini nantinya akan berbentuk rekomendasi yang akan diserahkan ke pemerintah dan instansi terkait,” ucap Ketua DPD HTI Jawa Barat, M Rian.

Apa yang direkomendasikan nanti dinilai akan baik untuk kemajuan Indonesia di masa depan. Sebab rekomendasi itu merupakan hasil pemikiran para kaum intelektual. Sementara selain dihadiri intelektual muslim dari Indonesia, acara itu juga akan dihadiri intelektual muslim dari berbagai negara.

Perwakilan yang sudah menyatakan hadir adalah dari Jepang, Inggris, Australia, dan Malaysia. Kehadiran mereka akan membahas berbagai masalah di dunia, terutama negara muslim, termasuk solusinya. (sindonews.com, 13/12/2013)