Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pengamat Ekonomi, Muhammad Ishak mengatakan penyebab meningkatnya penduduk miskin merupakan dampak dari akumulasi kebijakan-kebijakan pemerintah selama ini yang membuat rakyat semakin sengsara.
“Penaikan harga BBM dan TDL misalnya, selain memicu inflasi, juga mendorong maraknya PHK yang mengakibatkan meningkatnya pengangguran,” ujarnya pada Mediaumat.com, Jum’at (3/1).
Liberalisasi di sektor perdagangan membuat harga komoditas pangan tak terkendali. Padahal, menurutnya, sebagian besar pengeluaran penduduk menengah bawah untuk membeli makanan. Selain itu anggaran APBN untuk mengurangi kemiskinan, meski tiap tahun terus meningkat, terbukti tidak efektif, karena dikorupsi dan tidak menyentuh akar masalah.
Selama ini, Menurut anggota Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia ini, pujian keberhasilan pemerintah dalam bidang ekonomi hanya pada level makro seperti pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi di saat dunia mengalami krisis, defisit APBN yang rendah, rasio utang terhadap PDB yang lebih rendah dibanding negara-negara maju, aliran investasi
asing yang terus tumbuh.
“Namun demikian, data-data tersebut bersifat makro dan tidak berhubungan dengan kesejahteraan rakyat secara riil,” jelasnya.
Sebaliknya, indikator-indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, kesenjangan pendapatan, upah riil, pengangguran, angka kematian ibu hamil belakangan justru memburuk.
Ada tidaknya kebohongan data yang diungkap pemerintah, menurut Ishak, perlu data
pembanding yang akurat. Namun untuk memperoleh data tersebut tentu berat sebab butuh dana yang besar.
“Jadi data tersebut sangat ditentukan oleh independensi, kredibilitas dan metodologi yang digunakan BPS,” ungkapnya.
Namun dalam sejarahnya, pemerintah di banyak negara dengan metode statistik tertentu, dapat dengan mudah memanipulasi data-data yang mereka rilis, untuk kepentingan politik mereka.
Akar masalah kemiskinan di negeri ini, menurut Ishak, adalah penerapan sistem ekonomi kapitalisme. Salah satu problem mendasar sistem ini adalah distribusi kekayaan yang timpang dimana para pemilik modal akan semakin kaya sementara yang tidak mampu baik secara fisik, mental dan material akan tersingkir.
“Upaya pemerintah untuk mengatasi ketimpangan tersebut selama ini gagal, karena hanya bersifat tambal sulam seperti pemberian subsidi pangan tanpa peduli apakah subsidi tersebut dapat menjangkau seluruh penduduk yang membutuhkan secara memadai dan berkelanjutan,” pungkasnya.(mediaumat.com, 3/1/2014)
