Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Seharusnya Walikota bisa menyaring siapa saja ingin berinvestor demi kebaikan masyarakat bukan karena besarnya dana yang masuk.
Bukannya menghentikan pembangunan dan mencabut izin Lippo Superblock Siloam, Walikota Padang Fauzi Bahar malah naik pitam saat mahasiswa menyambangi kantornya (12/12). Hal itu bermula saat Forum Mahasiswa Tolak Siloam (FMTS) menggelar aksi pencabutan tuntutan dan dialog terbuka bersama Walikota di Masjid Nurul Iman Padang.
Arogansi Walikota pun pecah saat Mahasiswa mendesak Walikota menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan superblok di Jalan Khathib Sulaiman tersebut. “Kami minta Pak Walikota menandatangani surat pernyataan penolakan pembangunan ini,” pinta Andri, salah seorang mahasiswa dalam pertemuan itu.
Seruan tersebut kontan membuat Purnawirawan AL tersebut naik pitam, seraya mempertanyakan apa alasan yang mendasari mahasiswa meminta dirinya menolak investasi itu. Apalagi, investasi tersebut sudah melalui proses panjang, termasuk pembicaraan dengan kalangan legislatif.
”Saya mengundang investor ke Padang pascagempa dan adanya ancaman tsunami tersebut tidaklah mudah. Namun, kami terus berusaha mengajak investor menanamkan modalnya, termasuk menetapkan zero cost bagi investor yang menanamkan modalnya Rp1 trilyun,” kata Fauzi geram.
Pembangunan tersebut, menurut Fauzi merupakan langkah awal. Karena di balik itu, rencananya juga akan dibangun reklamasi pantai membentuk Rumah Gadang di Pantai Padang. “Di atasnya juga ada shelter. Di sana juga ada nantinya sebuah sirkuit balapan Formula-1 atau pun motor,” paparnya.
Penjelasan Walikota itu tetap saja tidak mengundang simpati mahasiswa. Fauzi menantang mahasiswa untuk mencari investor lain dalam pembangunan tersebut. Mahasiswa meragukan investasi ini bisa digunakan oleh masyarakat Kota Padang. Alasannya, untuk makan saja masyarakat sudah susah.
Deni Hendra selaku mahasiswa ekonomi yang konsentrasi khusus ke pembangunan mengatakan, pembangunan harus diarahkan pada bagaimana kesejahteraan masyarakat meningkat dan pelayanan publik tercapai.
“Pembangunan belum dilakukan, masyarakat sudah cemas, apalagi sudah dilakukan. Itu artinya apa? Pembangunan yang dilakukan itu tidak mencapai target. Harapan pembangunan itu, masyarakat tercapai kesejahteraannya,” sebut mahasiswa UNP tersebut.
Beruntung jalannya pertemuan yang mulai memanas tersebut dapat diredam sejumlah aparat kepolisian yang mengawal pertemuan yang dilakukan sebelum salat Jumat tersebut, hingga akhirnya mahasiswa membubarkan diri.
Humas DPD Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumbar, Rikhwan Hadi menyayangkan sikap arogansi Walikota Padang tersebut.”Bukannya memihak pada masyarakat malah Walikota lebih memihak pada kapitalis,” ujarnya pada Media Umat.
Ia menambahkan Walikota seharusnya menyaring siapa saja ingin berinvestor demi kebaikan masyarakat bukan karena besarnya dana yang masuk. “Jangan sampai Walikota menjadi penguasa bertangan besi yang menghalalkan segala cara demi mencari keuntungan untuk diri sendiri bahkan rela memberikan akses kepada non Muslim untuk menguasai Muslim,” pungkasnya.
Peletakan batu pertama superblock itu sendiri sudah berlangsung. Acaranya dihadiri oleh Ketua Dewan Syura PKS Hilmi Aminuddin dan juga Gubernur Sumbar asal PKS Irwan Prayitno. Belakangan fraksi PKS di DPRD Kota Padang mencabut rekomendasi pembangunan rumah sakit Kristen tersebut. [] fatih
