Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Surat kabar Amerika “Washington Post” menggambarkan bahwa referendum konstitusi di Mesir dan proses pemilihan yang dijadwalkan untuk periode mendatang—sebagai “demokrasi palsu yang tidak layak mendapat bantuan Amerika”.
Surat kabar menambahkan bahwa “rezim militer di Mesir pekan ini telah mengambil langkah besar menuju penguatan rezim otokrasi yang lebih represif daripada negara manapun yang pernah dikenal dalam beberapa tahun.”
Dalam laporan itu disebutkan bahwa “Semua warga diserukan untuk memberikan suara pada referendum mengenai konstitusi baru, yang membebaskan militer, polisi dan aparat intelijen mengontrol rakyat, dan membolehkan mereka untuk mengadili setiap orang yang dianggap akan mengancam mereka di pengadilan militer.”
Laporan surat kabar Amerika itu menyebutkan bahwa Jenderal Abdul Fattah al-Sisi pemimpin kudeta militer mengisyaratkan bahwa ia akan menggunakan suara dalam referendum ini sebagai bentuk penyerahan (mandat) agar ia menjadi presiden berikutnya.
Surat kabar menegaskan bahwa proses referendum diselenggarakan pada iklim yang mustahil berlaku adil, sementara penangkapan terus berlangsung terhadap para aktivis yang menggelar aksi damai untuk kampanye memilih “Tidak”, dan menginterogasi mereka atas tuduhan mencoba untuk mengubah prinsip-prinsip konstitusi.
Surat kabar mencatat bahwa sejumlah demonstrasi massa telah dilarangnya, dan polisi telah membunuh 27 warga sipil, serta menangkap 703 orang yang berusaha melakukan aksi protes di tiga koleksi baru-baru ini, seperti yang dilaporkan organisasi Human Rights Watch.
Surat kabar itu menambahkan: “Hal ini, tidak hanya pemimpin dan para aktivis Islam, tetapi juga para pemimpin sekuler yang pro-demokrasi menjadi sasaran, dimana empat orang pemimpin terkemuka revolusi 25 Januari, yang melawan rezim otokrasi sebelumnya yang didukung militer telah ditangkap atas tuduhan berpartisipasi dalam demonstrasi yang dinilainya tidak sah.” (islammemo.cc, 15/1/2014).
