Para pejabat Vatikan telah diinterogasi oleh panel hak asasi manusia PBB di Jenewa atas penyalahgunaan ribuan anak-anak oleh para pendeta pedofil.
Uskup Agung Silvano Tomasi, wakil Vatikan di Jenewa, mengatakan pada Kamis bahwa “kejahatan seperti itu tidak pernah bisa dibenarkan” apakah itu dilakukan di sekolah-sekolah, kegiatan-kegiatan olahraga atau dalam organisasi maupun struktur keagamaan.
Tomasi mengatakan kepada panel PBB bahwa Tahta Suci menyambut ide apapun yang dapat membantu menegakkan dan mendorong penghormatan terhadap hak-hak anak.
Monsignor Charles Scicluna, mantan jaksa penuntut atas kejahatan seks Vatikan, menegaskan bahwa Tahta Suci lamban mengatasi krisis pelecehan anak, namun sekarang berkomitmen untuk melakukannya.
Gereja Katolik telah mendapatkan kecaman karena respon yang tidak memadai atas tuduhan pelecehan seks pada anak oleh para pendeta di seluruh dunia.
Ini merupakan Sidang PBB pertama yang ditujukan untuk masalah ini karena Gereja Katolik telah menolak permintaan untuk memberikan informasi tentang masalah ini, dengan alasan bahwa kasus-kasus ini telah menjadi tanggung jawab para pejabat peradilan di negara-negara di mana dugaan pelanggaran itu terjadi.
Kelompok-kelompok para korban dan organisasi-organisasihak asasi manusia menyambut sidang PBB itu sebagai kesempatan pertama karena Vatikan secara terbuka telah mempertahankan catatan kejahatan itu.
“Ini adalah saat yang memberikan harapan dan dorongan kepada para korban di seluruh dunia, ” kata Barbara Blaine, Presiden Jaringan Para Korban yang berbasis di Chicago dari para pendeta, katanya.
Vatikan meratifikasi Konvensi PBB tentang Hak-hak Anak pada tahun 1990 dan menyerahkan laporan implementasi pertama atas hak-hak itu pada tahun 1994. Namun, Vatikan tidak menyampaikan laporan kemajuannya hingga tahun 2012, menyusul pengungkapan pelecehan seks anak di Eropa dan di luar Eropa. (rz/www.presstv.com,16/01)