Pemerintah sementara Mesir yang didukung militer pada Jumat memutuskan untuk melarang surat kabar El – Shaab, surat kabar terakhir yang pihak oposisi yang beroperasi di Mesir setelah kudeta militer 3 Juli.
El – Shaab dimiliki Partai Kemerdekaan. Surat kabar ini dianggap sebagai kabar terakhir yang menentang penggulingan oleh militer presiden Mesir pertama yang terpilih secara demokratis, Mohamed Morsi.
Perdana Menteri Interim Hazem Al – Beblawy mengatakan bahwa pemerintah mengajukan keberatan kepada Jaksa Penuntut Umum terhadap surat kabar El – Shaab “karena tulisan-tulisannya yang mengancam keamanan nasional” .
“Surat kabar itu telah dilarang karena praktek-praktek tidak profesional dan menghasut secara eksplisit untuk melakukan kekerasan dan terorisme terhadap negara,” kata Al – Beblawy kepada surat kabar Al – Masry Al -Youm yang pro – militer.
Surat kabar itu diterbitkan oleh “Partai Buruh Baru” yang yang berganti nama dua bulan lalu menjadi “Partai Kemerdekaan”. Surat kabar ini juga telah ditutup oleh rezim Mubarak pada tahun 1990.
Magdy Hussein, pemimpin redaksi El – Shaab, mengatakan dia tidak menerima konfirmasi apapun dari pihak berwenang mengenai penutupan surat kabarnya.
“Namun, tidaklah mengherankan bagi kelompok yang melakukan kudeta itu untuk bertindak keras terhadap kebebasan media dan menyita outlet-outlet media,” katanya.
“Kami telah memperkirakan keputusan ini sepanjang waktu dan kami menganggap setiap pemberitaan menjadi berita terakhir.
” Revolusi tidak akan terhambat dengan penutupan surat kabar ini. Kami akan terus bekerja secara online dan kami menargetkan pembaca yang lebih luas.
“Otoritas kudeta adalah pecundang terbesar karena kalau bukan demikian mereka akan bisa mengklaim hal yang memungkinkan margin yang sempit bagi kebebasan dan demokrasi, ” kata Hussein dalam kesimpulan sambutannya. (rz/www.middleeastmonitor.com/25/01)