Forum Muslimah Untuk Peradaban Lampung: “JKN Untuk Siapa?”
HTI Press. Lampung. Pada Ahad, 2 Februari 2014, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Lampung menyelenggarakan FORMUDA (Forum Muslimah untuk Peradaban). Forum yang diselenggarakan di Aula Arafah Kompleks Islamic Center, Bandar Lampung ini membahas tema “Jaminan Kesehatan Nasional, Untuk Siapa?”. Forum ini dibuka dengan sambutan DPD I MHTI Lampung Rakhmawati, S.Pi., M.Si dan dihadiri 200 peserta dari kalangan tenaga kesehatan, praktisi kesehatan, akademisi, mahasiswa, dan ibu-ibu majlis taklim.
Reni Mariana selaku moderator, memberikan kesempatan pembicara pertama memaparkan materinya, dr. Sinta Prima Wulansari (Praktisi Kesehatan, Lajnah Fa’aliyah Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia Lampung). Sinta mengatakan bahwa kesehatan adalah kebutuhan dasar bagi setiap masyarakat dan tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Ada sekitar 123 juta rakyat Indonesia yang harus dilayani secara maksimal oleh negara. “Perlu ada kekuatan besar yang memberikan pelayanan kesehatan yang baik” tegasnya. Namun negara Indonesia malah memposisikan perannya sebagai negara koorporasi.
Pembicara kedua, Ary Vitrianingsih, S.Si. (Praktisi Kesehatan sekaligus Aktivis MHTI Lampung). Ary menjelaskan tentang kebatilan dan kefasadan program JKN. Program JKN ternyata hanyalah bentuk pengalihan tanggung jawab pemerintah kepada institusi lain (baca: koorporat) dalam melayani rakyatnya. Program ini merupakan liberalisasi kesehatan yang menimbulkan berbagai permasalahan dalam pengaturan kesehatan. Salah satunya karena rakyat tetap diminta membayar premi yang seakan seperti penarikan paksa oleh pemerintah.
Pembicara Ketiga, Deasy Rosnawati, S.T.P. (Komunitas Perempuan Peduli Keluarga), menggambarkan jaminan kesehatan dalam Khilafah. Berbeda dengan pemerintahan saat ini, Khilafah bertanggung jawab atas seluruh kebutuhan pokok rakyatnya termasuk kesehatan tanpa ada kompensasi apapun. Sistem khilafah memberikan upaya promotif-preventif yang menggabungkan berbagai sistem kehidupan diantaranya sistem ekonomi, pendidikan dan pergaulan. Upaya yang akan mewujudkan masyarakat sehat ini, hanya akan terlaksana oleh sistem Islam dalam naungan Khilafah. Bukan dalam demokrasi.
Pada sesi diskusi, setiap peserta yang tidak lain adalah tenaga kesehatan menyatakan ketidaksetujuannya terhadap pemberlakuan program JKN bagi masyarakat. Menurut Siti Hajar, salah satu peserta, JKN hanya makin mempersulit hidup rakyat dengan adanya kewajiban membayar premi setiap bulannya. Kebijakan tersebut tak ubahnya kebijakan dzolim untuk rakyat. Dan untuk itu memang sudah saatnya masyarakat menyadari bahwa selama Islam tidak ada di dalam kehidupan bernegara, maka sampai saat itulah kebijakan yang ada tidak akan bisa menentramkan dan menyejahterakan rakyat. []
