Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Hizbut Tahrir Indonesia kota Banjarmasin menggelar diskusi santai terkait persoalan BPJS, yang bertempat di sekretariat mereka, Jl Sultan Adam, Komp Bumi Graha Lestari no 42, sabtu (8/2).
Puluhan peserta yang terdiri dari aktivis dan pendukung HTI, begitu khidmat menyimak pemaparan yang disampaikan rahman fauzan (pengurus lajnah khusus pengusaha HTI Kota Banjarmasin) serta Erwin (pengawai Puskesmas Landasan Ulin)
Ketua HTI kota banjarmasin, Wahyudi mengatakan, kegiatan ini untuk memberikan pemahaman kepada peserta, bahwa program BPJS di Indonesia bersifat memaksa kepada masyarakat.
“Saya melihat program BPJS Jika tidak membayar, akan didenda 2 persen dan tak mendapatkan pelayanan publik, jadi BPJS tetap saja mengeluarkan uang,” ujarnya.
Oleh karena itu, pemerintah harusnya lebih arif dan bijaksana dalam menggelontorkan program, agar masyarakat seluruh lapisan bisa terjangkau.
“Subsidi pemerintah sebesar Rp. 15.500 masih belum cukup, karena warga miskin tetap harus membayar kekurangannya sebesar Rp 7.000, pelayanan yang diberikan juga akan sangat minimalis, mengapa? Karena menurut IDI standar pelayanan kesehatan minimal rp 70.000,” jelasnya.
Sementara itu, rahman fauzan mengatakan, SJSN dan JKN adalah produk kebijakan yang bersumber dari neoliberal, yakni sistem sekuler. “Ini merupakan pengalihan tanggungjawab negara dalam hal menjamin kesehatan masyarakat, selain itu juga membatasi peran negara, yakni hanya sebatas regulator dan fasilitator,” katanya. (banjarmasin.tribunnews.com, 8/3/2014)
