Round Table Discussion “Tinggalkan Demokrasi, Tegakkan Khilafah”
HTI Press. Pontianak. “Tidak ada alasan logis untuk tetap mempertahankan demokrasi,” simpul Ibu Miftahul Jannah, M.Pd (Dosen STKIP Pontianak) dalam pemaparan pertama Round Table Discussion (Ahad, 09/03/2014).
Agenda ini digelar di Ruang Sidang FMIPA UNTAN Pontianak. Beliau mengutip dari The International Relation Dictionary, Jack C. Plano bahwa demokrasi adalah sebuah ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal kebebasan individu, persamaan, martabat, dan persaudaraan, rule of law serta proses politik yang demokratis. Ide demokrasi dalam faktanya menelurkan kebebasan yang sedikitpun tidak mendatangkan bukti pro rakyat. Konsekuensi logis demokrasi adalah kemiskinan, krisis politik, abai akan perlindungan perempuan dan lain-lain.
Beliau menambahkan indikasi penurunan jangka panjang demokrasi yakni menguatnya pengaruh korporasi (perusahaan bisnis), politisi yang semakin tidak mewakili konstituennya dan semakin menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu bahkan untuk mendiskusikan persoalan-persoalan kekinian sebagai bentuk kekecewaan terhadap demokrasi.
Dalam kesempatan yang sama, Nida Saadah SE., Ak., M.E.I (DPP MHTI) mempertegas penegakan Khilafah adalah jalan baru intelektual muslim mewujudkan Indonesia lebih baik, tidak dengan demokrasi. Kapitalisme dan demokrasi merupakan akar masalah carut marut berbagai persoalan kehidupan di Indonesia. Beliau mengungkapkan, jika tujuan negara yakni jaminan kesejahteraan masyarakat, perlindungan dan keamanan warganya, kecerdasan rakyat dan persatuan, itu semua ada pada Khilafah. Dilihat dari prinsip-prinsip Khilafah yang amat optimal mengurusi kesejahteraan, pendidikan, perlindungan serta persatuan tersebut.
Peserta diskusi menanggapi dengan antusias. Ibu Tri, misalnya, dengan kapasitas beliau sebagai dosen pengajar di Politeknik Negeri Pontianak menghadapi mahasiswa dan sesama dosen pengajar yang hampir sebagian besar bersikap ragu akan keistimewaan dari sistem pemerintahan Islam, Khilafah. Berikutnya ada ibu Ain yang mempertanyakan bagaimana langkah muslimah yang sudah terlanjur menjadi bagian dari proses pemilu legislatif, sementara sudah menyadari rusaknya demokrasi dan hebatnya Khilafah. Ditanggapi pembicara bahwa sikap berani meninggalkannya harus dilakukan, apalagi setelah menerima informasi bagaimana mekanisme demokrasi tersebut sangatlah bertentangan dengan Islam. “Kita semua adalah para intelektual, kita adalah muslim, maka lebih yakinlah pada Khilafah, kemudian berjuanglah menegakkannya,” tutup pembicara. []
