Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press. Menurut Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Muhammad Ismail Yusanto Pemilu 2014 kokohkan Indonesia menjadi negara korporasi. “Gonjang ganjing politik beberapa tahun terakhir menunjukkan fenomena tersebut,” ungkapnya dalam acara Political Outlook 2014, Sabtu (15/3) di kantor Harian Tribun Timur, Makassar, Sulsel.
Indikasinya, lanjut Ismail, dengan eksisnya para korporat di atas panggung politik tanah air seperti Rusdi kirana yang kini menjabat sebagai wakil ketua umum PKB dan Hary Tanoe sebagai capres partai Hanura. Otomatis, teori partai sebagai wadah kaderisasi untuk melahirkan kader-kader unggul partai, tidak lagi berlaku.
“Kalau dalam Pancasila itu ada Ketuhanan yang Maha Esa, maka dalam Pemilu 2014 adalah Keuangan yang Maha Kuasa. Itulah yang terjadi,” kata Ismail.
Menurutnya, praktis hanya tersisa beberapa partai saja yang tidak mengikuti gaya seperti itu meskipun tidak dapat dipungkiri pada faktanya partai lain tidak steril dari campur tangan pengusaha karena memang ada simbiosis yang kuat antara keduanya.
Ia mengatakan, istilah negara korporasi (corporation state) muncul beberapa tahun lalu di Argentina pada sebuah pertemuan puncak tentang lingkungan hidup. Mereka menyatakan kerusakan negara diakibatkan ulah para korporat. Bahkan negara menjadi instrumen bisnis sehingga kebijakan politik tidak lagi berpihak kepada rakyat. Contoh negara korporasi ini adalah Amerika Serikat.
“Rupanya apa yang terjadi di negara ini tidak jauh berbeda. Kebijakan negara semakin menunjukkan ketidakberpihakkannya kepada rakyat,” pungkasnya.[]TNR/Joy
