Muslimah

HTI Press. Kotawaringin Barat. Tidak kurang dari 100 tokoh perempuan dari berbagai organisasi wanita (Bhayangkari, Perwati, dan Dharma Wanita), PNPM, UMKM, Koperasi, Penggerak PKK, Birokrat, Akademisi, dan pengurus majelis ta’lim serta para perempuan pekerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat hadir dalam “Sarasehan Ekonomi Perempuan: Melindungi Perempuan dari Kemiskinan dan Eksploitasi”. Acara ini digelar oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD II Kotawaringin Barat di Aula Bakuba, Pangkalan Bun, Ahad (16/3) dengan mendatangkan pembicara dari DPP MHTI, Ibu Hj. Nida Sa’adah SE.Ak.

Dalam pemaparannya Ibu Hj. Nida Sa’adah menjelaskan bahwa saat ini tengah diterapkan sistem ekonomi Kapitalis yang telah merampas kekayaan alam (SDA) untuk segelintir orang. Selain itu, sistem politik yang diterapkan adalah sistem politik Demokrasi yang menjadikan suara rakyat berhak mengatur negeri ini. “Demokrasi telah menyerahkan hukum buatan manusia menjadi hukum yang harus diterapkan,” jelasnya.

Beliau menambahkan bahwa dampak yang dirasakan dari diterapkannya demokrasi khususnya masyarakat Indonesia adalah kemiskinan. “Solusi yang dipakai pun tidak nyambung, kaum perempuan diharuskan untuk ikut bekerja mencukupi kebutuhan keluarga dan menyelesaikan masalah kemiskinan,” bebernya.

Selama SDA dirampas oleh perusahaan swasta/asing, maka selama itu pula masalah terus melanda negeri ini. Padahal, tujuan bernegara pasti menginginkan agar rakyatnya mendapat kesejahteraan, terlindungi, aman, generasi/anak-anak mereka cerdas, bersatu, tapi dalam kenyataannya itu semua tidak tercapai dalam sistem Kapitalis.

Untuk itu perlu adanya Khilafah yang menerapkan sistem Islam dalam segala bidang yang mampu memberikan solusi atas kemiskinan dan eksploitasi yang dihadapi perempuan saat ini.

Ibu Ambar, peserta perwakilan PNPM mengajukan pertanyaan kepada pembicara tentang bagaimana sumbangsih perempuan yang harus dilakukan dalam upaya merubah kondisi negara Indonesia menjadi lebih baik. Ibu Hj. Nida Sa’adah menjelaskan bahwasanya para perempuan dari semua kalangan bisa bergabung dan siap berdiskusi dengan MHTI dalam upaya menegakkan sistem Khilafah dan meninggalkan sistem demokrasi. Karena, dalam sistem Khilafah tidak pernah memaksa perempuan bekerja. Perempuan bahkan dimotivasi untuk menuntut ilmu serta mengamalkannya, bukan untuk mencari nafkah.

Di akhir acara, Ibu Kahfi Wahdah, S.T selaku Ketua DPD II MHTI Kotawaringin Barat menyeru para peserta untuk menyadari masalah yang melanda negeri ini. Carut-marut karena diterapkannya sistem rusak dan merusak yaitu demokrasi. Harapan mendalam setelah acara terebut para peserta dapat bersama MHTI bergerak dan melakukan perubahan untuk tinggalkan demokrasi, tegakkan Khilafah. Seruan ini pun disambut oleh para peserta dengan teriakan, “Saya siap!”.[]