Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Padang. Menolak diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Barat gelar masirah (long march) dari RRI Padang menuju Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (24/3). Aksi yang berlangsung tertib tersebut disiarkan pula secara live selama tiga menit oleh RRI Pro 3 ke berbagai penjuru tanah air.
Ketua HTI Sumatera Barat Ardion Husni menyatakan penolakannya terhadap JKN yang diselenggarakan BPJS. “Karena itu bukanlah program jaminan bagi masyarakat, namun lebih dari kedok penguasa untuk mengalihkan tanggung jawab, terlihat dengan keharusan rakyat untuk membayar premi asuransi,” tegasnya.
Di samping karena haramnya membayar premi asuransi, kebijakan tersebut juga dinilai Ardion merupakan bentuk pengkhianatan. “Lantaran jaminan kesehatan merupakan kewajiban negara terhadap seluruh rakyatnya. Rakyat berhak memperoleh jaminan layanan kesehatan gratis,” tegasnya.
Sesampainya di kantor gubernur, delegasi yang dipimpin Ardion diterima Asisten II Bid Kesra Syahrial di ruang kantor gubernur. Syahrial menyatakan pihaknya akan meyampaikan pernyataan sikap dari Hizbut Tahrir kepada gubernur dan pihak terkait.[]Rikwan Hadi/Joy
HTI Sumbar Masirah Tolak JKN
Menolak diberlakukannya sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sumatera Barat gelar masirah (long march) dari RRI Padang menuju Kantor Gubernur Sumatera Barat, Senin (24/3). Aksi yang berlangsung tertib tersebut disiarkan pula secara live selama tiga menit oleh RRI Pro 3 ke berbagai penjuru tanah air.
Ketua HTI Sumatera Barat Ardion Husni menyatakan penolakannya terhadap JKN yang diselenggarakan BPJS. “Karena itu bukanlah program jaminan bagi masyarakat, namun lebih dari kedok penguasa untuk mengalihkan tanggung jawab, terlihat dengan keharusan rakyat untuk membayar premi asuransi,” tegasnya.
Di samping karena haramnya membayar premi asuransi, kebijakan tersebut juga dinilai Ardion merupakan bentuk pengkhianatan. “Lantaran jaminan kesehatan merupakan kewajiban negara terhadap seluruh rakyatnya. Rakyat berhak memperoleh jaminan layanan kesehatan gratis,” tegasnya.
Sesampainya di kantor gubernur, delegasi yang dipimpin Ardion diterima Asisten II Bid Kesra Syahrial di ruang kantor gubernur. Syahrial menyatakan pihaknya akan meyampaikan pernyataan sikap dari Hizbut Tahrir kepada gubernur dan pihak terkait.[]Rikwan Hadi/Joy
