Indonesia Menjadi Lebih Baik Bukan dengan Perubahan Parsial dan Demokrasi
HTI Press. Jember. Perubahan tidak bisa parsial. Perubahan harus dilakukan secara menyeluruh. Konsep ini ditegaskan oleh dr. Faida (Direktur RS Bina Sehat) dalam Round Table Discussion yang digelar oleh Muslimah HTI DPD Jember hari Sabtu (22/03) di rumah makan RAOS. Sebagai mana diketahui, tahun 2014 didengungkan sebagai tahun perubahan dengan momentum pemilu. Indonesia diharapkan menjadi lebih baik dengan keterlibatan masyarakat dalam pesta demokrasi lima tahunan ini.
“Demokrasi ibarat kata-kata magis yang akan mewujudkan mimpi kesejahteraan. Negara yang dianggap rule mode pelaksanaan demokrasi yang berhasil adalah Amerika Serikat. Namun, Presiden Rutherford B. Hayes, pada tahun 1876, hanya 11 tahun setelah Abraham Lincoln meninggal, menyatakan bahwa yang berlaku di Amerika Serikat adalah “from company, by company, and for company”. Rakyat hanya berdaulat saat memilih peguasa dan anggota legislatif. Setelah pemilu, kedaulatan riil berada di tangan penguasa dan legislatif. Dan sejatinya, penguasa dan legislative tunduk pada para kapitalis,” demikian ungkap Nauroh Alifah, S.Si (Ketua MHTI DPD Jember) dalam materi pengantarnya.
Alifah menambahkan bahwa demokrasi tidak pernah menepati janjinya. Demokrasi –dengan konsep kebebasannya- justru melahirkan kerusakan. Demokrasi tidak berpihak pada Islam bahkan sesungguhnya demokrasi merupakan alat penjajahan.
“Jalan perubahan bukan dengan demokrasi, tetapi dengan menegakkan Khilafah,” terang Alifah.
Budi Utami, S.E, MM. (Kabid Ketenaga kerjaan Disnakertrans) mengakui bahwa saat ini sangat sulit untuk memunculkan adanya pemimpin yang mampu melakukan perubahan secara menyeluruh dan mendasar melalui mekanisme demokrasi. Pernyataan itu dipertegas oleh Alifah saat menjelaskan langkah perubahan yang harus dilakukan.
“Dalam demokrasi, siapa pun bebas melakukan perubahan selama tidak mengubah prinsip dasar demokrasi yakni sekulerisme dan kebebasan,” ungkapnya.
Alifah menjelaskan bahwa perubahan secara menyeluruh dan mendasar hanya bisa dilakukan dengan melakukan penyadaran secara massif di tengah-tengah umat akan kebutuhan terhadap Khilafah dan merangkul tokoh-tokoh umat yang memiliki kekuasaan riil di tengah-tengah masyarakat. Seperti militer, media, pengusaha, intelektual. Dengan begitu perubahan akan terwujud. Khilafah akan tegak.
Peserta menyambut seruan penegakan khilafah ini. Banyak peserta menyampaikan kesepakatannya akan kerusakan demokrasi dan kerinduan akan hadirnya pemimpin yang mau menerapkan hukum-hukum Allah. Testimoni yang disampaikan oleh tokoh bidang kesehatan dan praktisi pendidikan juga menyampaikan tantangan dalam program-program yang dihadapi dalam bidang masing-masing.
“Politik (sebagai mainstream perjuangan, pen) adalah sebuah paradigma. Khilafah adalah sebuah paradigma. Kalau paradigmanya benar, perubahan tinggal menunggu waktu. Tapi kalau paradigmanya salah, berapapun lama waktunya, perubahan tidak akan terwujud,” ungkap dr. Faida menutup pernyataannya.[]
