Majelis Mudzakarah Muballighah Purworejo: Demokrasi No, Khilafah Yes
HTI Press. Purworejo. Pesta lima tahunan demokrasi telah 10 kali digelar di Indonesia. Akan tetapi pada faktanya tidak membawa perubahan untuk kehidupan rakyat kecuali hanya perubahan pemimpin. Berangkat dari hal tersebut, Muslimah Hizbut Tahrir DPD II Purworejo menyelenggarakan Majelis Mudzakarah Muballighah yang bertema “Demokrasi Sistem Kufur, Ganti dengan Khilafah”, Ahad (23/3). Tidak kurang dari 70 muballighah dan tokoh muslimah dari daerah Purworejo, Kutoarjo, dan Kebumen memadati aula Panti Wiloso Muda Mudi Purworejo.
Dari dua pembicara, ustadzah Fitri, ST (Pengurus MHTI Purworejo) menyampaikan materi pertama tentang “Demokrasi Sistem Kufur”. Menurut beliau demokrasi telah lancang mengambil hak prerogatif Allah SWT sebagai pembuat hukum. Akibatnya kemaksiatan dan kefasadan merajalela: rakyat semakin miskin padahal utang negara semakin besar, terjadi dekadensi moral yang luar biasa, UU yang lahir dari sistem demokrasi berbiaya mahal padahal UU tersebut belum tentu pro rakyat. Belum lagi biaya pemilu dan pilkada yang mahal malah melahirkan pemimpin-pemimpin yang korup.
Berkebalikan dengan itu semua, Ustadzah Yanti Ummu Yahya (Ketua MHTI DPD II Purworejo) memaparkan bahwa khilafahlah satu-satunya yang terbukti secara historis mampu memenuhi tujuan bernegara. Yakni terciptanya kesejahteraan, keamanan dan perlindungan, pendidikan, serta kesatuan. Secara formatif Khilafah juga merupakan kewajiban yang ma’lumun minaddin bidhoruroh meski tidak disebut dalam al-Qur’an secara tekstual.
Antusiasme peserta setelah pemaparan materi nampak bahwa mereka sudah tidak percaya lagi pemilu yang akan datang membawa perubahan berarti. Salah satu peserta dengan bersemangat menyimpulkan, “Kalau begitu saya katakan demokrasi no, khilafah yes”. []