Hizbut Tahrir Palestina Memperingatkan Pemberian Jaring Pengaman Bagi Kemajuan Negosiasi Atas Nama Rekonsiliasi
Anggota Media Informasi Hizbut Tahrir di Palestina Al-Ustadz Hassan Madhoun memperingatkan penipuan terkait pembaharuan legitimasi dan perluasan kerangka kepemimpinan PLO untuk terus bergerak dalam negosiasi atas nama rekonsiliasi.
“maksud dari mengaktifkan rekonsiliasi kali ini adalah untuk mengambil persetujuan Hamas agar terus melanjutkan proyek negosiasi sesuai dengan kerangkan kesepakatan yang disodorkan oleh Kerry,” katanya.
Ia menambahkan bahwa hal ini berarti masalah Palestina berada di jalan masuk baru dengan memberikan jaring pengamanan untuk meniupkan kehidupan dalam negosiasi, guna membersihkan dan mengosongkan masalah hingga konten nasional yang sempit.
Ia menilai usulan rekonsiliasi yang tiba-tiba dan bergabungnya Hamas dalam kerangka kepemimpinan PLO “merupakan upaya tersembunyi untuk mengambil persetujuan Hamas agar terus melanjutkan proyek negosiasi dan memberikan legitimasi atas nama pembaruan legitimasi.”
Ia menilai bahwa pernyataan Azzam al-Ahmad yang datang dari Kairo sejalan dengan pembicaraannya tentang negosiasi, pembaruan peran Mesir dan Amerika, serta kembalinya Kerry, dan usulan rekonsiliasi Kairo, merupakan indikasi serius untuk upaya ini.
Mengenai ancaman Abbas untuk membubarkan kekuasaan dan menghentikan koordinasi keamanan, maka ia menilai bahwa itu hanya lagu lama yang diaransement ulang, apalagi itu kemudian dibantah oleh Za’noun yang mengatakan bahwa “itu tidak ada pada agenda rapat Dewan Pimpinan Pusat.”
Ia menambahkan : “kita menghadapi sebuah drama baru yang bertujuan untuk membawa kehidupan pada proyek negosiasi, dimana kali ini dengan partisipasi Hamas dan faksi-faksi lainnya di bawah judul rekonsiliasi dan mengaktifkan kerangka kepemimpinan PLO, yang telah menjadi organisasi negosiasi.”
Madhoun juga mengkritik pembatasan kekuasaan Hamas terhadap isu rekonsiliasi hanya dalam masalah satu paket atau membaginya ke dalam sejumlah file, tanpa bersikeras mensyaratkan pembatalan negosiasi dan kesepakatan melampaui batas yang dihasilkan darinya, serta menghentikan koordinasi keamanan sebagai dasar untuk rekonsiliasi.
Perlu diperhatikan sikap-sikap penting membutuhkan seruan-seruan yang jelas dan kuat, bukan sekedar petualangan-petualangan politik. Masalah Palestina sesungguhnya adalah masalah bumi yang diberkati, yang tengah diduduki oleh para penjahat musuh. Sehingga umat wajib memikul tanggung jawab untuk membebaskannya dengan mengerahkan semua tentara dan potensi yang dimilikinya, bukan dengan menggiringnya ke lorong sempit negosiasi yang melampaui batas, seperti yang dilakukan oleh PLO dan otoritas Ramallah.
Sumber: pal-tahrir.info, 23/4/2014.