Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Oleh Julian Zelizer
(CNN) – Demokrasi Amerika menghadapi ancaman yang sangat nyata. Kekuatan uang ternyata mengalahkan kekuatan para pemilih untuk bisa mempengaruhi keputusan pemerintah. Meski fakta yang tidak diinginkan ini sudah jamak terjadi, para ilmuwan sosial kini menemukan bukti tentang dampak kerusakan yang diakibatkannya.
Masalahnya berkisar pada mekanisme pendanaan kampanye politik. Upaya reformasi pendanaan kampanye politik yang telah dimulai sejak tahun 1970 sejak kasus Watergate secara perlahan telah dihapus oleh Mahkamah Agung AS dan Partai Politik. Maka tidak heran kaum penentang reformasi bisa bersorak dalam beberapa tahun terakhir.
Mahkamah Agung telah mengeluarkan keputusan bahwa pengaturan dana kampanye adalah bentuk pelanggaran hak konstitusi dan organisasi-organisasi independen juga telah menemukan cara-cara baru menghindari peraturan dalam upaya mempengaruhi para politisi. Fakta ini mendukung para penentang reformasi menyatakan bahwa sistem yang memerlukan lobi dan uang tetap lebih baik. Minimal, mereka berpendapat bahwa uang dan lobi akan selalu menjadi bagian dari politik negara ini: Tidak ada banyak yang bisa direformasi atas hal ini dan republik AS pun toh masih bisa berlangsung dengan selamat.
Argumen mereka mengabaikan konsekuensi menghebohkan akibat pengaruh lobi uang pada sistem demokrasi kita.
Para penentang reformasi menutup mata terhadap bukti substansial tentang bagaimana negara ini menciptakan lapangan bermain yang tidak sama yang membuat banyak warga negara terpinggirkan bahkan di saat mereka mempertahankan hak-hak mereka yang berharga untuk bisa memilih dalam pemungutan suara. Karena itu kebijakan-kebijakan seperti sistem pajak yang cenderung memihak terhadap orang Amerika yang kaya memperburuk siklus ketidaksetaraan yang tidak berujung. Elizabeth Warren menceritakan dalam bukunya yang terbaru bahwa bank-bank besar memiliki pengaruh yang luar biasa sebagai pembuat kebijakan dalam menangani krisis keuangan tahun 2008.
Pada tingkat yang paling nyata, kisah pengaruh uang dan para pelobi menguatkan skeptisisme public atas proses demokrasi. Kekecewaan yang disebabkan oleh peran uang dalam politik membuat keengganan dalam partisipasi politik.
Tapi efek yang terjadi ternyata lebih buruk dari yang kita bayangkan. Dalam sebuah artikel akademis, para ilmuwan politik seperti Martin Gilens (Princeton) dan Benjamin Page (Northwestern) telah menemukan bahwa sebagai akibat dari proses politik kita, orang kaya Amerika memiliki pengaruh dominan pada jenis-jenis kebijakan public yang dibuat pemerintah. Suara khalayak memang diperhitungkan, namun jika opini mereka sesuai dengan opini orang-orang kaya Amerika. Jika tidak, suara mereka tidak akan digubris.
Berdasarkan penelitian database opini publik dan tidak kurang dari 1.779 inisiatif kebijakan selama lebih dari 20 tahun, Gilens dan Page melaporkan bahwa mayoritas khalayak Amerika memiliki sedikit atau tidak memiliki pengaruh atas jenis-jenis kebijakan yang dihasilkan pemerintah. “Ketika mayoritas warga negara tidak setuju dengan kaum elit ekonomi dan/atau dengan kepentingan-kepentingan yang terorganisir, mereka umumnya kalah.” Karena cara sistem yang selama ini bekerja, cenderung mendahulukan kepentingan-kepentingan orang kaya yang jelas memiliki kemampuan untuk memblokir perubahan yang mereka tentang.
Kepentingan orang kaya hampir 15 kali lebih mungkin untuk mendapatkan keinginan mereka dari para pembuat kebijakan pada isu-isu seperti kebijakan pajak dibandingkan dengan warga negara biasa.
Ini adalah puncak dari perubahan-perubahan yang telah terjadi selama beberapa dekade. Mobilisasi kepentingan bisnis dan orang kaya Amerika dipercepat pada tahun 1970-an setelah peran pemerintah federal berkembang.
Sebagaimana yang ditunjukkan oleh Paul Pierson dan Jacob Hacker dalam buku mereka yang luar biasa, “Winner Take All Politics,” (Politik Pemenang Tunggal) penguatan dan penebalan organisasi-organisasi masyarakat dari komunitas perusahaan dan keuangan di Washington berakibat pada kecanggihan operasi dalam melakukan lobi dan teknik-teknik sumbangan kampanye yang meningkatkan kemampuan mereka untuk mempengaruhi para pembuat kebijakan.
Selama beberapa dekade berikutnya, hasilnya adalah keputusan-keputusan kongres seperti pemotongan pajak regresif yang disukai orang kaya Amerika (dimulai oleh Ronald Reagan pada tahun 1981 dengan pemotongan pajak) dan deregulasi ekonomi yang telah bermurah hati pada kepentingan mereka, seperti pembebasan sektor keuangan pada tahun 1990-an.
Pada saat yang sama, kepentingan-kepentingan orang-orang kaya memobilisasi kekuatan untuk melawan reformasi peraturan dana kampanye sejak jaman Watergate, dimana para kandidat presiden pada kedua partai, termasuk George W. Bush (pada tahun 2000, untuk pemilihan kandidat presiden dari partai republik) dan Barack Obama (pada tahun 2008, untuk pemilihan umum), memutuskan untuk menolak pembatasan pengeluaran biaya kampanye yang dibiayai publik.
Partai-partai politik memperkenalkan mekanisme baru, seperti ‘soft money’, untuk menghindari peraturan sementara Mahkamah Agung yang membatalkan reformasi tahun 1974 melalui serangkaian keputusan-keputusan bersejarah.
Salah satu hasil yang paling merusak dari penentangan reformasi ini adalah mengalirnya manfaat politikkepada orang-orang yang memiliki sarana keuangan besar dimana bisa memperburuk kesenjangan ekonomi yang telah menjadiciri khas zaman modern.
Bagi publik Amerika temuan-temuan ini tentu mengejutkan dan menawarkan cukup bukti tentang bahaya yang terjadi ketika reformasi dana kampanye terus dirongrong dan tidak ada keseriusan untuk membatasi aktivitas lobi-lobi yang terjadi saat ini.
Terhadap semua argumen tentang kebebasan berbicara dan perlunya untuk bersaing, kita harus melihat dari dekat pada bahaya yang mengancam sistem politik kita dimana kebanyakan rakyat Amerika, suaranya tidak lagi diperhitungkan, karena pada prosesnya selalu menghasilkan kebijakan yang condong kepada segmen-segmen tertentu dari negara yang mampu membayar untuk ikut bermain. Ini sebenarnya adalah satu masalah dimana kelompok kiri dan kanan, maupun yang berada di tengah, mestinya bias menerimanya sebagai hal yang serius.
Mengingat keputusan Mahkamah Agung seperti kasus FEC melawan Citizens United (warga negara bersatu) dan FEC melawan McCutcheon, amandemen konstitusi mungkin diperlukan jika ada kemungkinan untuk membatasi sumbangan kampanye dan pengeluaran. Sementara itu, negara-negara bagian mungkin bias menjadi arena untuk mencoba bereksperimen dengan reformasi-reformasi baru.
Kecuali dilakukan reformasi, Gilens dan Page telah menunjukkan kepada kita bahwa negara telah membiarkan uang untuk secara perlahan-lahan melemahkan demokrasi yang membangun oleh Amerika. (rz/www.edition.cnn.com, 27/4/2014)
