Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia Yahya Abdurrahman menyatakan ketimpangan antara kebutuhan dan rumah terbangun semakin membesar merupakan bukti kegagalan sistem demokrasi kapitalisme menjamin kebutuhan pokok rakyat. “Sebab lebih mengandalkan pihak swasta (untuk membangunnya),” ungkapnya kepada mediaumat.com, Kamis (15/5) melalui surat elektronik.
Karakter swasta yang orientasinya bisnis semata tentu hanya akan membangun perumahan yang mendatangkan keuntungan yang sangat besar dan itu tidak didapat dalam membangun perumahan rakyat. Ketika swasta emoh membangun rumah rakyat birokrat pun enggan bergerak. “Karena perumahan rakyat tidak mendatangkan setoran besar ke kantong birokrat,” tuding Yahya.
Dalam Islam, tempat tinggal adalah kebutuhan pokok tiap individu rakyat yang harus dijamin oleh negara. “Dengan penerapan sistem politik dan sistem ekonomi Islam, hal itu akan bisa diwujudkan,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kompas (13/5) memberitakan, ketimpangan antara kebutuhan dan rumah terbangun semakin membesar. Salah satu penyebabnya adalah gagalnya pelaksanaan konsep pembangunan hunian berimbang. Situasi bertambah tidak kondusif karena birokrat tidak bergerak dan pengembang emoh membangun rumah rakyat. (mediaumat.com, 15/5/2014)