Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTIPress, Banjarmasin. Untuk menyukseskan Konferensi Islam dan Peradaban (KIP), pengurus Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) daerah Kalimantan Selatan, mengundang praktisi media se-Banjarmasin, dalam jumpa pers di rumah makan Ayam Bakar Bunda Zhahira (ABBZ), Sabtu (24/05) kemarin.
Kegiatan ini dihadiri Ketua DPD (Dewan Pimpinan Daerah) tingkat II HTI Kota Banjarmasin, Wahyudi Ibnu Yusuf, yang mewakili Humas HTI Kalsel. Dihadapan para perwakilan wartawan cetak, tv, online, dan radio, Wahyudi menguraikan rincian acara KIP, yang akan diadakan 29 Mei ini di Gelanggang Olahraga Remaja (GOR) Hasanudin HM Banjarmasin. Rangkaian serupa juga siap dilangsungkan, di Gedung Futsal Sultan Kuning Rantau, Kabupaten Tapin, 1 Juni nanti.
Wahyudi menegaskan, Konferensi nanti, merupakan acara terbesar HTI di tahun ini, karena akan diadakan pula di 68 kota lainnya se-Indonesia. Semuanya diselenggarakan, untuk menyuarakan solusi Islami, terhadap permasalahan bangsa, dengan cara penerapan sistem Islam, yakni Khilafah Islamiyah.
“Hizbut Tahrir sebagai salah satu elemen dari bangsa ini, turut prihatin atas kondisi negeri. Maka dari itu, kami coba mengambil bagian, untuk ikut memberikan solusi Islami. Mengapa harus Islam, ya karena Indonesia, termasuk kita semua adalah milik Allah, dan sudah semestinya menerapkan aturan dari Allah SWT.” Urai Wahyudi dihadapan para wartawan.
Sistem Islam ini, diharapkan Wahyudi bisa menggantikan sistem Ekonomi Liberal dan demokrasi, yang telah lama menguras sumber daya alam Indonesia. Apalagi akibat dua sistem tersebut, negeri ini seakan tidak merdeka seutuhnya, karena tidak mandiri di segala bidang, baik budaya, ekonomi, sosial, maupun berpolitik.
Selain itu, meski berada di tengah nuansa Pemilu, Wahyudi menegaskan, konferensi nanti tidak ada hubungannya sama sekali. Bahkan pemilihan presiden, dinilainya tidak dapat memberikan harapan yang berarti, terhadap perubahan negeri. Karena permasalahan bangsa, tidak hanya persoalan seorang pimpinan, melainkan juga terdapat dengan sistem pemerintahannya.[]Gilang Dwi Putra/ MIKalsel
