Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Rencana kenaikan tarif harga listrik per 1 Juli, menurut Pengamat Ekonomi Muhammad Ishak merupakan bagian dari liberalisasi di bidang ekonomi.
Pasalnya selama ini PLN kesulitan untuk mendapatkan gas yang biayanya bisa lebih murah tiga kali lipat dari bahan bakar minyak (BBM) sebab alokasi produksi gas sudah dibagi-bagi oleh produsen yang kebanyakan swasta dan sebagian besarnya ke pihak asing seperti Korea, Jepang dan Cina.
Ishak juga menjelaskan harga tarif listrik yang terus dinaikkan pemerintah, akibat dukungan pemerintah kepada PLN amat rendah (kebijakan dan anggaran) dalam memenuhi kebutuhan dasar publik.
“Hal itu dikarenakan pemerintah menganggap ini bersifat bisnis yang tidak boleh rugi, bukan untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat,” jelasnya pada Mediaumat.com, Kamis (12/6) Depok.
Pemerintah terus berupa agar subsidi energi baik BBM dan listrik dapat dikurangi yang kini mencapai Rp 392T terdiri dari BBM Rp 285T dan Listrik 107 T.
“Kenaikan ini akan terus dilakukan hingga harga jual ke konsumen minimal setara dengan biaya produksi PLN. Selama ini selisih antara biaya produksi PLN dan harga jual ditutupi Pemerintah yang kemudian disebut dengan subsidi. Pemerintah terbebani dengan subsidi tersebut,” pungkasnya.(mediaumat.com, 12/6/2014)
