HTI Press. “Berharap pada politisi dalam sistem sekarang adalah sia-sia. Karena para politisi dalam system sekarang dalam meraih kekuasaan kebanyakan melakukan olitik uang, sehingga yanga da di dalam benak mereka adalah untuk memikirkan ‘kesejahteraan’ mereka sendiri bukan kesejahteraan rakyat” ucap Sudarno, SE yang juga merupakan anggota DPRD Tk I Kaltim Periode tahun 2009-2014 dari fraksi PDI-P pada acara Halqoh Islam & Peradaban edisi 10 yang diselenggarakan pada hari Minggu 20 Juli 2014 di oleh DPD I HTI Kaltim yang bertemakan “Listrik Murah Tanpa Byar Pet, Mungkinkah?”
Sudarno menambahkan bahwa permasalahan yang terjadi pada PLN adalah persoalan yang bersifat sistemik dan salah urus. PLN adalah BUMN, permasalahan yang terjadi di Kaltim tergantung oleh kebijakan dari pusat, dan kebijakan dari pusat tersebut bergantung kepada para politisi.
“siapa saja dan dari kelompok mana saja yang berjuang untuk menjadikan Indonesia lebih baik dari sekarang,maka akan saya dukung, termasuk dari HTI” Tambah Sudarno yang disambut tepuk tangan dari peserta yang memenuhi ruangan di gedung Disbudpar Prov. Kaltim yang berkapasitas sekitar 200 orang tersebut.
Acara HIP tersebut juga menghadirkan pembicara dari pihak PLN yakni Ambo Tuwo sebagai Asst. Manajer Pembangkit PT PLN Area Samarinda. Beliau menyampaikan bahwa penyebab sering terjadinya pemadaman listrik di Samarinda dan kota lain seperti di Balikpapan dan Tenggarong adalah disebabkan suplai daya yang kurang, disamping itu karena mesin pembangkitnya kurang walau sudah ada proyek pendirian pembagkit listrik, juga bahan bakar yang kurang dan mahal, sehingga menyebabkan ‘subsidi’ dari pemerintah terlalu besar.
Adapun pembicara ketiga yakni Adi Surya, S.Hut, M.Si yang juga anggota DPD II HTI Samarinda menyampaikan data bahwa dari total produksi batubara di Kaltim sebesar 250juta metric ton, ternyata hanya 0,02% yang digunakan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat kaltim, sedangkan sebagian besar dibawa oleh asing keluar.
Gus Uwik sebagai pembicara terakhir dari DPP Hizbut Tahrir Indonesia menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi terhadap negeri ini, termasuk dalam hal pengelolaan listrik adalah karena mindset atau cara berfikir yang dimiliki oleh para penguasa adalah pola fikir kapitalis yang mana merupakan buah dari state corporation atau negara korporasi yang berpijak kepada sistem ekonomi kapitalis dan sistem pemerintahan demokrasi. “Maka, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut tidak lain adalah dengan mengganti system, tidak hanya mengganti orang. Dan itu adalah sistem Khilafah Islam, yang menerapkan aturan Islam secara kaffah sebagai solusi atas semua persoalan umat, dan secara I’tiqodi, seorang muslim wajib yakin dan percaya bahwa hanya syariah Islam sajalah yang bisa menyelesaikan semua persoalan dan permasalahan tersebut, termasuk dalam hal pengelolaan listrik.” tegasnya[] MI Samarinda