Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Haris Azhar mengatakan dipilihnya AM Hendropriyono sebagai penasihat tim transisi Jokowi-JK tidak mendukung penuntasan kasus hak asasi manusia di Indonesia.
Kontras menilai terpilihnya Hendropriyono mencerminkan sikap Joko Widodo yang kurang serius terhadap persoalan HAM. “Antara tidak serius, tidak mengerti, atau rentan diintervensi (berbagai kepentingan),” ujarnya dikutip BBC, Kamis (14/8).
AM Hendropriyono dianggap bermasalah karena diduga bertanggung jawab terhadap insiden penyerbuan aparat ke Desa Talangsari III, Lampung pada 1989. Hasil penyelidikan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menunjukkan sebanyak 130 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami penganiayaan dalam peristiwa itu, walau hingga kini belum ada proses hukum yang menyatakan dirinya bersalah.
Ketika menjabat sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN), Hendropriyono juga disorot karena kasus pembunuhan aktivis HAM, Munir Said, pada 7 September 2004.
Padahal, Kontras berharap pemerintahan Joko Widodo bisa bertindak cepat untuk mengusut tuntas kasus HAM berat di awal pemerintahannya nanti. “Tiga bulan pertama, (kami berharap) Jokowi sudah bisa membentuk komite kepresidenan untuk mempercepat proses hukum dan pemulihan atas kasus HAM berat di masa Orde Baru, kasus Talangsari harusnya masuk,” lanjut Haris.
Selain Hendropriyono, penunjukan mantan menteri perindustrian dan perdagangan di era Megawati, Rini M. Soemarno, juga disorot karena dianggap memiliki kepentingan partai.(mediaumat.com, 17/8/2014)
