Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
‘Kerelaan’ pemerintah tak dibayarnya dividen Freeport menurut pengamat ekonomi Arim Nasim bukti ketundukan kepada penjarah harta rakyat. “Ini bukti ketundukan pemerintah kepada para penjajahan dan penjarah SDA milik rakyat!” tegasnya kepada mediaumat.com, Jum’at (22/8) melalui sms.
Ironisnya, ungkap Arim, pemerintah terus membebani rakyatnya dengan pembatasan subsidi dan kenaikan TDL, biaya pendidikan dan kesehatan. Sedangkan dividen Freeport 2013 sebesar Rp 1,5 triliun tidak ditagih dan direlakan begitu saja.
Agar masalah ini tidak terus berlarut, Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) tersebut mengganti sistem yang merugikan rakyat banyak dengan sistem yang menyejahterakan. “Saatnya umat mengganti rezim dan sistem kapitalis dengan sungguh-sungguh menegakkan syariah & khilafah,” pungkasnya.
Direktur Jenderal Anggaran, Kemenkeu, Askolani memastikan, dividen Freeport yang diproyeksikan sebesar Rp 1,5 triliun tahun lalu, tidak bisa ditagih.
“Iya (yang tahun lalu dilepas), sebabnya udah lewat. Kan kita laporannya sudah tutup, sudah LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat). Sekarang kita maju. Kalau ke belakang kan sudah diaudit, itu kan udah dilaporkan. Kita nagih yang 2014 (Rp 800 milyar),” imbuh dia. (mediaumat.com, 22/8/2014)
