Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pengamat sosial Iwan Januar mengkritisi anggota DPRD yang ramai-ramai gadaikan SK untuk dapat pinjaman dari bank untuk keperluan pribadi seperti renovasi rumah, beli mobil, modal usaha kontrakan dan tutupi biaya pileg lalu.
“Tanda bahwa mental aji mumpung politisi negeri ini masih lekat, dan miskin empati pada konstituen mereka yang banyak dari kalangan rakyat kecil,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Ahad (21/9) melalui surat elektronik.
Ia juga menyatakan fenomena ini menunjukkan sikap konsumtif anggota dewan sekaligus rendahnya etika politik mereka. “Mereka seperti pura-pura tidak tahu bahwa keberadaan mereka dipilih dan digaji dengan uang rakyat. Sekarang mereka gadaikan SK itu untuk kepentingan pribadi,” bebernya.
Fenomena ini juga, menurut Iwan, sebagai tanda demokrasi memang butuh biaya besar, terbukti sebagian anggota dewan sampai harus berhutang untuk bisa menjadi anggota dewan. “Dari orang-orang seperti itu bagaimana bisa mengharapkan perubahan, apalagi menuju kehidupan yang lebih islami?” keluhnya.
Di akhir tulisannya ia menyatakan, situasi politik demokrasi macam inilah yang membuka peluang politik transaksional, rawan korupsi dan money politic. “Memang begitulah potret politik di alam demokrasi,” pungkas anggota lajnah siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia tersebut. (mediaumat.com, 24/9/2014)
