Seminar Pakar Ekonomi Nasional Mewujudkan Tatanan Ekonomi Dunia yang Menyejahterakan (Telaah Kritis terhadap Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015)
Rencana penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)pada akhir tahun 2015 nanti penting sekali untuk dicermati dan dikritisi, karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rezim pasar bebas yang akan semakin mengakar di kawasan Asia Tenggara. Dengan dalih dan janji beracun untuk mewujudkan kesejahteraan bersama antara negara-negara ASEAN, maka kerjasama ekonomi regional ini pun diluncurkan. Namun MEA jelas berpotensi mempersempit kesempatan berusaha dan kesempatan kerja bagi penduduk negara ASEAN yang tidak memiliki kualitas SDM yang mumpuni. Sementara dengan 7,8 juta penganggur muda (15-24 tahun) akibat krisis finansial global, tingkat pengangguran di Indonesia berada di atas rata-rata tingkat pengangguran regional.
Kerjasama ekonomi ini – meski katakanlah murni berdasar inisiatif negara-negara ASEAN- tetap berpotensi besar untuk memperkuat hegemoni ekonomi negara-negara superior seperti Cina dan AS di Asia Tenggara, sementara justru akan semakin memiskinkan dan mengeksploitasi rakyatnya, termasuk jutaan perempuan dan anak-anak. Karena rezim pasar bebas adalah ide yang berasal dari ideologi Kapitalisme, ideologi yang terbukti merusak dan mendehumanisasi jutaan umat manusia hanya demi keuntungan segelintir elit. Rezim perdagangan bebas ini akan memaksa negara-negara Muslim di Asia Tenggara untuk menerapkan sistem pasar tenaga kerja bebas yang melayani para kapitalis, yang memungkinkan mereka untuk membeli tenaga kerja murah dengan sedikit perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Hal ini telah menyebabkan jutaan perempuan dan anak di Indonesia dan seluruh dunia Muslim menjadi tereksploitasi – dipaksa bekerja berjam-jam, hanya demi secuil upah, bahkan sering kali dalam kondisi yang sangat keras dan berbahaya.
Bertentangan dengan derivasi model ekonomi kapitalistik, Islam menggariskan pola penataan yang unik bagi tata ekonomi secara komprehensif. Islam mewajibkan negara (khilafah) sebagai institusi mandiri yang menjamin pemenuhan kebutuhan setiap individu warganya dalam sebenar-benar upaya. Akuntabilitas negara (khilafah) menyangkut hal ini melekat pada pemimpin (kholifah) dan para pengambil kebijakan di hadapan rakyatnya, hingga kelak mereka bertemu RabbNya.
Pada tanggal 10 Oktober 2014, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia akan mengumpulkan tokoh perempuan berpengaruh dari seluruh Indonesia dalam acara Seminar Pakar Ekonomi penting di Jakarta, untuk mengungkap agenda-agenda ekonomi pasar bebas kapitalis yang berbahaya terhadap perempuan di Indonesia dan Asia Tenggara serta mempresentasikan bagaimana negara Khilafah yang didasarkan pada konstitusi Islam yang murni sebagai satu-satunya sistem yang menawarkan kebijakan dan hukum ekonomi Islam yang sehat untuk memecahkan kemiskinan dan eksploitasi yang dihadapi perempuan di wilayah ini.
Jumat, 10 Oktober 2014
Jam 08.00 – 13.00
Ruang Kecapi AB Hotel Sofyan Tebet, Jakarta Selatan
Indonesia
KHUSUS PEREMPUAN
Diselenggarakan oleh
DPP Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia