Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
DPD I HTI Kalsel Tawarkan Solusi Islam di Sela Audiensi ke Pemprov Kalsel
DISKUSI – Dari kiri kekanan, Ustadz H Hifni, Ustadz Erwin, Ustadz Muhammad Natsir, Ustadz Pujo Nugroho dan Ustadz Muhammad Bairi dari DPD I HTI Kalsel saat audiensi diterima Kasubag Perindagkop dan Kepariwisataan Setdaprov Kalimantan Selatan, Dra Ibni Fiddinniyah, di ruang Karo Ekonomi Setdaprov Kalsel, Kamis (13/11/2014).
HTI Press, Banjarbaru. Rencana kebijakan rezim Jokowi menaikan harga BBM disebut tak hanya berdampak besar terhadap masyarakat miskin. Sebab pemerintah daerah pun akan terkena imbas kebijakan tersebut.
Kasubag Perindagkop dan Kepariwisataan Setdaprov Kalimantan Selatan, Dra Ibni Fiddinniyah saat menerima audiensi DPD I Hizbut Tahrir Indonesia Kalimantan Selatan di ruang Karo Ekonomi Setdaprov Kalsel, Kamis (13/11/2014) mengatakan jika pemerintah pusat jadi menaikan harga BBM, imbasnya tak hanya memicu naiknya inflasi, namun juga akan menyusahkan Pemerintah Daerah (Pemda).
“Pemda juga yang akan susah, karena jika protes, masyarakat protesnya kepada Pemda juga. Belum lagi Pemda juga harus membuat kebijakan lagi,” ujarnya.
Meski demikian, Ibni mengaku secara lembaga pihaknya belum berani mengambil sikap, lantaran kebijakan menaikan harga BBM ini belum dilakukan. Dia berharap pemerintah pusat mempertimbangkan kembali matang-matang rencana tersebut dan mermperhatikan Pemda. Karena menurutnya, dampak negatifnya jauh lebih banyak.
“Secara pribadi, ini berat. Ini PR lagi bagi kita. Program konversi Gas LPG saja belum tuntas sampai sekarang. Tapi Alhamdulillah kita dapat masukan dari HTI, kita tetap akan sampaikan hasil audiensi ini ke forum pemegang kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, Koordinator Audiensi DPD I HTI Kalsel, Ustadz Muhammad Natsir disela audiensinya mengatakan, persoalan pokok ini sejatinya ada pada paradigma sistem kapitalis. Dalam sistem kapitalis sekuler liberal katanya, subsidi dianggap membebani negara. Negara memposisikan diri sebagai penjual dengan rakyatnya. Padahal, negara dalam pandangan Islam adalah pelayan yang mengurusi urusan rakyat.
“Negara memposisikan diri hanya sebagai regulator, bukan pengelola sumber kekayaan dan sumber daya alam untuk kepentingan rakyat,” katanya.
Natsir juga menyampaikan dalih bahwa menaikan harga BBM untuk memangkas penyelewengan subsidi BBM di daerah dan dinikmati orang kaya merupakan alasan pembenaran. Karena faktanya, masyarakat kecil adalah konsumen BBM paling besar. Begitu pula alasan ladang minyak menipis. Dalih itupun dibantah sendiri oleh orang Pertamina.
“Pokok masalahnya adalah sistem ekonomi kapitalis liberal. Inflasi dan lain sebagainya itu hanya efek. Tata cara kelola swastanisasi dan liberalisasi ini yang salah,” pungkasnya.
Selain diskusi, DPD I HTI Kalsel juga menyerahkan pernyataan resmi Hizbut Tahrir Indonesia menolak kenaikan harga BBM, kebijakan dzalim dan khianat serta media dakwah Al-Wa’ie. []MI Kalsel
