Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Blora. Ke-ngototan pemerintah rezim Jokowi-Jk untuk menaikkan harga BBM (Bahan Bakar Minyak), menyusul alasannya menyelamatkan anggaran belanja Negara, mendapatkan reaksi keras dari masyarakat dan umat Islam. Melengkapi sikap tegas Hizbut Tahrir Indonesia dalam menolak kebijakan pemerintah ini, DPD II HTI Kab. Blora menggelar aksi protes “Menolak Kenaikan Harga BBM”, di depan Kantor Pemda Kabupaten, Jln. Pemuda kota Blora. Aksi diselenggarakan pada hari Jum’at pagi, tanggal 14 November 2014, pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 10.00 WIB dan diikuti puluhan dari Syabab HTI kota Blora beserta perwakilan mahasiswa.
Para orator aksi, yang diantara Ketua DPD II HTI Kab. Blora, Ustadz Puji Widodo, menyampaikan bahwa dalam menempuh kebijakan dzalim tersebut, sebenarnya pemerintah telah melakukan kebohongan besar serta prilaku khianat terhadap amanah rakyat. Pemerintah sangat gegabah dengan begitu saja memilih solusi pragmatis tersebut, juga terang-terangan abai dalam melayani umat serta lebih mementingkan swasta-asing dibanding nasib rakyatnya sendiri.
Sedang dari perwakilan mahasiswa, orasi disampaikan oleh saudara Yusuf Wira W. Yang dalam kesempatan ini memaparkan secara data real, bagaimana sebenarnya duduk permasalahan pengelolaan SDA migas di negeri ini. Lewat ulasan yang disampaikannya, menegaskan bahwa ada semacam kesalahan konsep dasar pengelolaan SDA migas oleh pemerintah selama ini, sehingga hasilnya rakyat dipaksa menerima akibat buruk dari penerapan konsep tersebut. Di sela opininya, Yusuf yang juga mahasiswa STEM Akamigas Cepu Jurusan Teknik Pengolahan Migas, juga mengajukan kepada rezim yang berkuasa saat ini untuk mere-mapping konsep pengelolaan SDA migas menuju pengelolaan yang lebih efektif dan efisien serta minim penyelewengan. “Dan semua itu hanya bisa kita wujudkan, jika merujuk pada konsep pengelolaan ala Syari’ah Islam”, imbuhnya.
Di tengah-tengah jalannya aksi, perwakilan DPD II HTI Blora mengajukan diri untuk beraudiensi dengan jajaran staf Bupati. Dan akhirnya, rombongan diterima secara langsung oleh Bupati Blora Bp. Joko Nugroho untuk mendengarkan aspirasi yang dibawa. Dalam kesempatan itu, pihak perwakilan HTI menyampaikan akar ribut dan ruwetnya permasalahan BBM, yang semuanya muncul akibat dari penerapan Sistem Ekonomi Kapitalisme di bawah sistem politiknya demokrasi. Di akhir pertemuan yang dihadiri oleh beberapa staf penting Pemda, disampaikan pula solusi mendasar bagi semua permasalahan BBM tersebut, yakni dengan menawarkan syari’at Islam di bawah sistem Islam (Khilafah) sebagai solusi real. Hasilnya Bupati merespon dengan positif aksi yang diselenggarakan HTI. Secara pribadi beliau juga menolak tegas kebijakan tersebut, serta menginstruksikan jajarannya untuk bersama-sama HTI berperan aktif membawa solusi yang ditawarkan ke tingkat yang lebih tinggi. (Jatmiko Al Kunduroni)
