Revrisond Baswir: “2015 Indonesia Masih Terjajah”

HTI Press. Pengamat Ekonomi Politik Revrisond Baswir menyatakan pandangannya terkait kondisi ekonomi dan politik Indonesia 2015. “Saya berpandangan selama ini Indonesia masih terjajah, saya tidak tertarik membahas yang remeh temeh. Tetapi yang pokok adalah 2015 Indonesia masih tetap terjajah,” tegasnya seperti diberitakan Media Umat Edisi 142: 2015, Indonesia Dijual, Jum’at (11-24 Rabiul Awal 1436H/2-15 Januari 2015M).

Karena menurutnya tidak ada tanda tanda dari pemerintah untuk menghentikan penjajahan. Pertama, mulai dari segi penguasaan sumber sumber daya alam. “Saya lihat tidak ada tanda tanda akan ada perubahan mendasar. Tetapi saja lahan lahan tambang, minyak, gas, emas dan lain sebagainya akan dikuasai oleh korporasi korporasi migas dan tambang asing. Itu faktanya jelaslah,” bebernya.

Kedua, pada saat yang sama utang Indonesia meningkat. Tidak lagi hanya di sektor pemerintah tetapi juga di sektor swasta. Apalagi kemudian kalau dikaitkan dengan nilai tukar rupiah yang melemah. “Itu artinya, tingkat ketergantungan kita terhadap kekuatan kekuatan modal asing itu semakin besar,” ujarnya.

Ketiga, publik juga bisa melihat bahwa korporasi korporasi asing merangsek tidak hanya di bidang tambang, tetapi ke banyak bidang yang lain. “Termasuk, kalau kita berbicara sektor migas, mereka juga sudah masuk ke sektor hilir. Tetapi bukan hanya itu, semualah… mulai dari jualan donat, kopi, dll,” Revrisond mencontohkan.

Keempat, di sisi UU juga demikian. Migas misalnya, kan semua juga sudah tahu bahwa UU Migas UU Migas dibuat dengan berutang kepada USAID, World Bank, ADB kan begitu. Mereka juga yang buatkan drafnya. Jadi di satu pihak mereka sudah menguasainya secara empiris kemudian masuk ke level perumusan kebijakan. Jadi yang dilakukan hanyalah memperkuat saja betapa dominannya pengaruh korporasi korporasi asing itu di Indonesia.

Pertanyaannya adalah, ada tanda tanda tidak pengaruh mereka pada 2015 akan berkurang? “Yang saya lihat mereka sedang berusaha keras untuk meningkatkan dan memperdalam cengkeramannya di Indonesia,” tegas Revrisond.

Jadi ada resiko besar di 2015 itu, korporasi korporasi asing semakin dalam mempengaruhi termasuk dalam perumusan kebijakan. Karena selama ini bukan hanya di Migas, tetapi juga di UU Sumber Daya Air, UU Kelistrikan, di UU Penanaman Modal, dll.

Menurutnya, biang kerok dari masalah tersebut korporasi korporasi asing. Kalau dikaitkan dengan sirkulasi elite politik di dalam negeri, ya sirkulasi elite di dalam negeri tidak lepas dari permainan korporasi korporasi asing itu. “Jadi korporasi korporasi itu mengatur siapa yang naik, siapa yang turun, siapa yang disingkirkan,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo