‘Charlie Hebdo’ dan Kemunafikan Barat

[Al-Islam edisi 739, 25 Rabiul Awal 1436 H-16 Januari 2015 M]

Kantor majalah satir Prancis Charlie Hebdo yang menerbitkan karikatur penistaan Nabi Muhammad saw. diserang oleh dua orang pada tanggal 7/1 lalu. Sebanyak 12 orang tewas dalam serangan itu. Dua orang yang dikatakan sebagai pelaku serangan itu dan seorang lagi yang melakukan penyanderaan di sebuah toko makanan di Paris bagian dari serangan itu tewas ditembak polisi Prancis.

Pada Hari Ahad (11/1) lebih dari satu juta orang turun ke jalanan Paris. Mereka menyatakan solidaritas terhadap Charlie Hebdo sekaligus menentang serangan itu. Mereka mengusung poster bertuliskan: “Je Suis Charlie (Saya Charlie)”.

Sebanyak empat puluh orang tokoh dan pemimpin negara ikut ambil bagian dalam aksi itu. Perdana Menteri Prancis Manuel Valls mengatakan (Kompas, 12/1), “Ini akan merupakan demonstrasi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan akan tertulis dalam buku sejarah.”

Barat Tidak Adil

Tentu, tragedi itu harus dipandang secara menyeluruh, termasuk dari sisi aksi dan reaksi. Tragedi itu bukan berdiri sendiri. Serangan itu dilatarbelakangi aksi provokasi berupa penistaan Islam dan Nabi Muhammad saw. oleh Majalah Charlie Hebdo. Mengutuk serangan itu mestilah diikuti dengan mengutuk lebih keras lagi aksi Charlie Hebdo yang menistakan Islam dan Nabi Muhammad saw. Sebab, jika tidak ada penistaan, niscaya serangan itu tidak terjadi.

Majalah Charlie Hebdo beberapa kali memuat kartun menistakan Islam dan Nabi Muhammad saw. Kelompok Muslim di Prancis mengajukan itu ke Pengadilan Prancis. Namun, mantan Presiden Prancis Nicholas Sarkozy mendukung Charlie Hebdo. Dia membenarkan tindakan majalah itu sebagai bagian dari kebebasan berekspresi dan berbicara. Pada 22 Maret 2007, Pengadilan Prancis menyatakan Charlie Hebdo tidak bersalah. Para tokoh Eropa juga banyak yang memberikan dukungan baik tersirat atau terang-terangan dengan alasan kebebasan berekspresi. Jadi, dalam pandangan Barat, aksi penistaan Nabi saw. oleh Charlie Hebdo dianggap benar secara hukum dan dianggap sebagai ekspresi kebebasan yang disakralkan.

Aksi provokatif berupa penistaan Islam dan Nabi saw. dilakukan berulang-ulang oleh Charlie Hebdo itu justru dibela oleh Pemerintah Prancis dan dibenarkan oleh Mahkamah Agung Perancis. Aksi-aksi itu jelas bisa memicu kemarahan pada diri seorang Muslim.

Hanya mengutuk pelaku serangan itu dan sebaliknya tidak mengutuk Charlie Hebdo jelas tidak adil. Sayang, itulah yang tampak lebih menonjol saat ini. Mestinya aksi-aksi provokatif Charlie Hebdo pantas untuk dikutuk lebih keras dan ditindak tegas. Penerbit Charlie Hebdo mestinya menjadi pihak pertama yang bertanggung jawab atas serangan itu.

Standar Ganda Barat

Standar ganda Barat tampak jelas. Mereka demikian peduli dan simpati terhadap korban serangan di kantor majalah satir yang menebar provokasi itu. Sebaliknya, mereka diam terhadap ribuan korban pembantaian oleh zionis Israel dan malah membela zionis Israel itu. Barat juga diam terhadap pembunuhan jutaan orang di Irak, pembantaian ratusan ribu kaum Muslim oleh rezim Asad di Suriah serta pembunuhan umat Islam di Rohingya, Pakistan, Afrika, Xinjiang dan tempat lainnya. Bahkan Barat menjadi pelakunya.

Ini bukan berarti meremehkan serangan yang terjadi Rabu (7/1) lalu itu. Serangan itu jelas tidak bisa menyelesaikan masalah. Serangan itu juga jelas berdampak negatif bagi orang-orang Eropa non-Muslim, bisa menjauhkan mereka dari usaha mengenal Islam. Serangan itu juga mendatangkan dampak negatif dan kesulitan tersendiri bagi generasi Muslim di Eropa.

Islamophobia pasca serangan itu terlihat meningkat di Eropa. Di Prancis dan beberapa negara Eropa lainnya, serangan dan pelecehan terhadap masjid dan fasilitas Islam lainnya dikabarkan meningkat. Beberapa masjid yang berada di Prancis menjadi sasaran penyerangan sejumlah kelompok. Kaum Muslimah berjilbab di Belgia merasa takut keluar rumah. Mereka khawatir mendapat serangan di jalan.

Barat Munafik!

Para pemimpin Barat menganggap serangan ke kantor Charlie Hebdo itu sebagai serangan terhadap nilai-nilai dan sistem yang diyakini Barat. Presiden Prancis Francois Hollande menegaskan dalam orasinya di depan kantor majalah tersebut bahwa serangan itu “menyentuh prinsip-prinsip dari Republik Perancis, yaitu kebebasan dan kebebasan berekspresi”. Perdana Menteri Inggris David Cameron mengatakan, “Kami tidak akan mentoleransi para teroris itu menghancurkan atau menyerang nilai-nilai demokrasi kami dan kebebasan berbicara”.

Perdana Menteri Prancis Manuel Valls mengatakan (Kompas, 12/1), “Demonstrasi ini harus menunjukkan kekuatan dan kehormatan orang Prancis yang akan menyerukan kecintaan mereka terhadap kebebasan dan toleransi.”

Jelas, klaim kebebasan berekspresi Barat hanya klaim kosong! Di mana klaim kebebasan itu ketika mereka mempersulit bahkan melarang Muslimah mengenakan jilbab di ruang publik, hak mereka mendapat pendidikan dirampas, kecuali mereka menanggalkan jilbab? Bahkan memakai cadar dianggap bersalah secara hukum dan dijatuhi sanksi dengan membayar denda.

Dalih kebebasan berekspresi mereka gunakan sesuai dengan kepentingan mereka. Kebebasan berekspresi tidak berlaku jika hal itu mengganggu Yahudi. Sebaliknya, jika menyerang dan menistakan Islam, Nabi Muhammad saw. dan simbol-simbol Islam, maka itu dibenarkan sebagai bentuk kebebasan berekspresi. Menghina dan menistakan Islam dan Nabi Muhammad saw. dibela dengan alasan kebebasan berekspresi. Sebaliknya, menyoal kejahatan dan pembantaian oleh Yahudi atas ribuan warga Palestina kerap dituding anti semit.

Dalam kasus Dieudonne M’bala, pada Januari tahun lalu, Menteri Dalam Negeri Prancis Manuel Valls melarang M’bala melakukan pertunjukan teater dengan alasan itu anti semit atau mengolok-olok Yahudi. Mahkamah Agung Prancis pun mendukung keputusan itu. Namun, tiga tahun lalu dengan dalih menjaga kebebasan berekspresi, Mahkamah yang sama membebaskan novelis Michel Houellebecq yang menuduh Islam sebagai agama paling bodoh di dunia.

Dalam kasus Charlie Hebdo, ketika mayoritas negeri Islam memprotes dan menuntut Charlie Hebdo menanggalkan karikatur penistaan Nabi saw., mereka tidak menggubrisnya. Berbeda pada 2008 lalu ketika salah seorang kartunis Charlie Hebdo, Maurice Sinet, membuat karikatur anak laki-laki Nicholas Sarkozy yang menikahi ahli waris Yahudi karena uang. Karikatur itu tampaknya merendahkan Sarkozy. Maurice Sinet pun dipecat dari majalah Charlie Hebdo.

Jelas, kebebasan berekspresi hanya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan Barat. Kebebasan berekspresi merupakan tipuan dan alat penjajahan Barat. Kaum Muslim dipaksa untuk menerima penistaan terhadap Islam dan Nabi saw. serta menerima Islam versi Barat. Jika tidak, mereka akan disebut fundamentalis, radikal bahkan teroris.

Ironi Penguasa Muslim

Para penguasa negeri Muslim dengan sigap ikut mengecam serangan Rabu itu. Mereka segera berbaris rapi dalam barisan solidaritas terhadap serangan yang menewaskan 12 orang itu. Namun, di mana mereka ketika Charlie Hebdo berulang-ulang menistakan Islam dan Nabi saw.? Padahal dengan kekuasaan dan kekuatan yang ada di tangan mereka, mereka bisa berbuat banyak untuk menghentikan penistaan itu. Protes keras, ancaman pemutusan hubungan, penghentian perdagangan, embargo ekonomi, penghentian pasokan energi dan banyak hal lainnya, apalagi jika dilakukan bersama-sama, pasti bisa membuat Barat berpikir panjang untuk membiarkan penistaan itu apalagi mendukung dan membenarkannya. Niscaya dengan semua itu, Barat akan segera menghentikan sendiri penistaan itu. Dengan itu, serangan Rabu itu tidak terjadi.

Sayang, bukannya melakukan itu, para penguasa negeri Islam itu justru berbaris rapi bergandengan tangan dengan para pemimpin musuh Islam. Mereka juga terjangkiti standar ganda dan kemunafikan Barat. Jika mereka mengecam serangan itu sebagai terorisme, mengapa mereka tidak mengecam dan bersikap sama saat ribuan umat Islam di Gaza dibunuh oleh Yahudi, saat ratusan ribu Muslim dibantai rezim Asad di Suriah yang didukung Barat, saat jutaan orang di Irak tewas akibat invasi AS dan sekutu, saat ribuan Muslim Rohingya dibunuh dan diusir, saat ribuan orang tewas jadi sasaran drone di Pakistan, saat Muslim di Afrika dibantai dan dicincang, saat penghinaan dan penindasan ditimpakan terhadap kaum Muslim di mana-mana?!

Semua itu menjadi bukti bahwa keberadaan para penguasa negeri Islam itu bukanlah demi kepentingan Islam dan kaum Muslim. Keberadaan mereka seperti boneka atau budak yang tunduk patuh pada arahan tuan mereka, yakni Barat.

Segera Wujudkan Pemimpin Islam Hakiki

Dari semua yang terjadi, tampak bahwa keberadaan pemimpin di negeri-negeri Islam sekarang ini bukan menjadi kebaikan bagi Islam dan kaum Muslim, tetapi justru menjadi bagian dari keburukan. Keberadaan para pemimpin negeri Islam saat ini tidak demi Islam dan demi melindungi kemuliaan dan kehormatan Islam serta martabat kaum Muslim. Pasalnya, mereka bukan memimpin atas dasar Islam dan tidak menjadikan Islam sebagai sistem kepemimpinan mereka.

Apa yang terjadi menegaskan bahwa keberadaan kepemimpinan dan pemimpin Islam yang sebenarnya sudah sangat mendesak. Itulah kepemimpinan dan pemimpin yang keberadaannya demi Islam; menjaga serta melindungi kemuliaan Islam, kehormatan Nabi saw., serta martabat dan kekayaan kaum Muslim. Mereka memimpin atas dasar Islam dan menjadikan Islam sebagai sistem. Kepemimpinan dan pemimpin itulah yang ada dalam sabda Nabi saw.:

« إِنَّمَا الإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ »

Seorang imam itu sesungguhnya laksana perisai; orang-orang berperang di belakang dia dan menjadikan dia sebagai pelindung (HR al-Bukhari dan, Muslim).

Pemimpin demikian adalah imam atau khalifah. Kepemimpinannya adalah Khilafah. Sistemnya adalah syariah Islam yang secara total diterapkan di bawah naungan Khilafah ar-Rasyidah ‘ala minhaj an-nubuwwah. Inilah yang sudah mendesak untuk diwujudkan bersama-sama oleh seluruh kaum Muslim saat ini. WalLâh a’lam bi ash-shawâb. []

 

Komentar al-Islam:

Asian Development Bank (ADB) siap mengucurkan dana bantuan hingga 1,5 miliar dolar AS pertahun untuk pembangunan infrastruktur Indonesia. ADB yakin stabilitas makroekonomi Indonesia bisa menunjang iklim investasi (Kompas.com, 14/1).

1. Ini adalah tawaran agar infrastruktur negeri ini dikendalikan oleh asing.
2. Inilah tawaran untuk mempertahankan jerat atas negeri ini. Utang luar negeri terbukti selama ini dijadikan alat untuk mengontrol negeri ini dan mendiktekan kebijakan kapitalisme neo-liberal.