Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Uang memang penting. Tetapi, bukan segala-galanya. Hal tersebut dikemukakan Ketua DPP HTI Rahmat Kurnia. Ada uang belum tentu kemiskinan hilang. Masalah di Kaltim, dan Indonesia pada umumnya, adalah pemimpin yang tidak amanah, dan sistem yang rusak. (baca juga: Tim pakar Otsus Diminta Belajar dari Kekalahan Kaltim di MK)
Korupsi di mana-mana, dari pusat hingga ke daerah. Sistem rusak karena tidak menggunakan sistem syariah. Terkait tuntutan otsus Kaltim, Kurnia memandang hal yang wajar daerah kaya meminta dana lebih besar. Kebutuhannya mungkin juga besar.
“Tapi kenapa harus otsus? Jika otsus ternyata menjadi bibit disintegrasi bangsa — karena bukan tak mungkin diikuti daerah-daerah lainnya, apalagi sudah ada elit yang menyatakan ingin bercerai dari Indonesia jika otsus gagal — maka HTI akan menentang. Komitmen HTI menjaga keutuhan NKRI,” tegas Ketua DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Dr Ir Rahmat Kurnia dalam seminar “Menakar Otsus Kaltim, Indonesia dalam Ancaman Liberalisasi dan Disintegrasi) di Hotel Jamrud Samarinda, Minggu (25/1). (Baca: Mungkinkah Otsus Bagi Kaltim, Baca Pandangan Viko Januardhy)
Seminar ini digelar HTI Kaltim. Pembicara lainnya adalah Roni Irfansyah (Sekretaris Badan Kesbanglinmas Kaltim), Ir Syaifullah Abu Zahro (Ketua DPD HTI Kaltim), dan Dr Ir Rahmat Kurnia (Ketua DPP HTI).
Kurnia dan Abu Zahro lebih jauh berbicara mengenai pentingnya pemerintahan khilafah dan syariah. Sedang Roni Irfansyah mengingatkan tim pakar untuk lebih dulu mengkaji besaran dana bagi hasil yang diyakini belum semuanya disetor ke daerah sesuai ketentuan. Soal royalti 13,5 persen misalnya, ternyata baru dibagi setelah dibagi pajak dan berbagai potongan.
Sudarno, anggota DPRD Kaltim 2009-2014, peserta seminar, menyindir soal silpa yang besar. “Uang kita buanyakkk…banyak silpanya. Begitu banyaknya sampai-sampai gak terarah, pokoknya bangun apa saja. Gak peduli bersentuhan langsung atau tidak dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sekarang ini misalnya, kita habiskan Rp 14 miliar untuk bangun taman di eks SMPN 1, lho ujug- ujug minta otsus karena kekurangan duit.
“Kondisi riil demikian akan dengan mudah dimentahkan pusat jika Kaltim tidak memiliki argumen yang kuat. Lebih jauh ia sependapat problem Kaltim sebenarnya bukan soal uang. “Melainkan soal sistem yang benar dan pemimpin yang amanah. Kalau sistemnya tidak bagus, ya rusak. Lha saya ini ikut rusak, karena sistemnya rusak,” kata Sudarno. (http://kaltim.tribunnews.com, 25/1/2015)
