Muslimah

HTI Press. Babel, 24 Januari 2015. Meski belum diberlakukan, Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015 telah memperlihatkan ancamannya secara nyata, khususnya bagi kaum perempuan. Agar dapat menghadapi ancaman ini secara tepat, Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengundang puluhan tokoh dan intelektual perempuan dalam Focus Group Discussion “Perempuan dalam Pusaran Arus Globalisasi (MEA= Masyarakat Ekonomi ASEAN) di d’Barleys Bakery and Restaurant.

Dipandu oleh Soraya, S. Kep., Ketua Lajnah Fa’aliyah MHTI Babel,  FGD ini diselenggarakan dengan tujuan melahirkan keinginan kuat pada diri perempuan untuk merubah kondisinya dari keterpurukan dalam jeratan Kapitalisme.

Dalam materi pengantar diskusi, narasumber Hj. Nida Sa’adah, SE., Ak, M.E.I selaku Anggota DPP (Dewan Pimpinan Pusat) MHTI mengatakan pasar bebas yang telah direncanakan oleh barat sejak 1992 adalah sebuah kebohongan pada masyarakat.

“Bohong kalau pasar bebas akan memberikan dampak yang mensejahterakan kepada Indonesia ataupun kepada perempuan, yang jelas negara maju akan semakin maju dan negara berkembang tidak akan pernah maju. MEA hanyalah sarana penjajahan oleh rezim hari ini. Perempuan dijadikan aset ekonomi belaka,” ujarnya.

Berbeda dalam negara Khilafah, diungkapkan Nida Sa’adah, mekanisme ekonomi dan perempuan benar-benar mengacu pada syari’at Islam. Semuanya dijalankan untuk mengantarkan masyarakat pada kesejahteraan.

“Khilafah menjamin masyarakat hidup sejahtera. Laki-laki harus kerja dan tidak ada yang malas, karena semua diatur berdasarkan syariat. Termasuk non muslim juga akan sejahtera karena syari’at Islam untuk semua umat manusia”, jelasnya kembali.

Hal ini mendapat sambutan positif dari bebarapa tokoh yang hadir. Dalam sesi diskusi, berbagai dukungan atas perjuangan penegakan khilafah terlontar dari para peserta.

“Solusi dari keterpurukan ekonomi hari ini adalah MESK (Masyarakat Ekonomi Syari’ah-Khilafah)”, tandas Kartika Sari, Dosen STIE Pertiba sekaligus Kepala SMA Muhammadiyah Pangkalpinang.

Pernyataan tersebut didukung pula oleh Uteni, Ketua DPC 2 IWAPI (Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia) Kota Pangkalpinang yang menyatakan aturan Allah (syari’at Islam, red) adalah sebaik-baik peraturan. Dan, senada dengan hal tersebut, seruan untuk memperjuangkan kembali tegaknya khilafah juga disampaikan dengan jelas oleh Hanifah, perwakilan BPPKBPA (Badan Pemberdayaan Perempuan, Keluarga Berencana, dan Perlindungan Anak) Provinsi Kep. Bangka Belitung.

“Masa kini adalah masanya kita berjuang menuju Khilafah. Saran saya, mari kita bersatu! Tujuan utama kita adalah untuk kesejahteraan umat. Setelah Khilafah tegak, barulah kemudian kita dapat menjalankan syari’at Islam yang baik dan benar”, tegas Hanifah.

Hadir pula dalam forum ini Ketua PW Wanita Serikat Islam Siti Lailatus Solehah, Ketua IWAPI Prov. Kep. Babel Ishadi, Kepala BPPKBPA Prov. Kep. Babel Sumini Yuliastuti, Ketua DPD MHTI  Babel Novita Ertiana, SE., dan para tokoh perempuan lainnya dari berbagai profesi guru, insan media, dosen, serta tokoh organisasi perempuan lainnya di  Pangkalpinang dan sekitarnya. []