Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Para pelanggan inilah yang masih menjadi kendala karena tidak bisa diketahui dan tidak jelas siapa orangnya.
Penyakit hilangnya kekebalan tubuh (AIDS) yang umumnya disebarkan melalui hubungan seks bebas menghantui seluruh kota dan kabupaten di Kalimantan Tengah. Pasalnya, dari 14 kota dan kabupaten yang ada tidak satu pun yang bersih dari pengidap AIDS (ODA).
“Semua sudah kebagian, tidak ada lagi kabupaten kota yang bersih dari kasus HIV/AIDS,” ujar Pengelola Program AIDS dan Penyakit Seksual Menular (PMS) Dinas Kesehatan Kalteng Fatimah Herawati kepada Media Umat, Sabtu (31/1).
Menurutnya, saat ini baru ditemukan 400 ODA di seluruh kabupaten kota. Angka tertinggi ada di daerah Kotawaringin Timur, Palangkaraya, dan Kotaringin Barat, yaitu sekitar 100 ODA. Bila merujuk pada angka estimasi hasil survei 2013, maka jumlah ODA yang belum ditemukan ada sekitar 1.200 orang lagi. Pasalnya, pada estimasi survei tiga tahunan tersebut ditaksir ada sekitar 1.600 ODA. Angka tersebut melonjak dari survei 2009 yang hanya 1200 orang.
“Maka yang menjadi PR Dinas Kesehatan masih ada sekitar 1.200 ODA lagi yang harus ditemukan,” ujarnya.
Menurutnya, agar meningkatnya ODA yang ditemukan maka akses pelayanan kesehatan yang dibuka Dinkes Kalteng harus semakin mudah diakses. Selama ini misal, seperti Puruk Cahu, Kabupaten Murung Raya bila dibandingkan dengan kabupaten dengan angka tertinggi tentu jauh lebih rendah karena ODA tidak bisa mengakses layanan.
“Jumlah ODA yang ada bergantung pada kemudahan akses layanan yang disediakan oleh Dinas Kesehatan, artinya semakin banyak jumlah layanan maka jumlah ODA yang ditemukan akan semakin banyak,” bebernya.
Ia juga menyatakan kegiatan seksual yang tidak aman merupakan kelompok berisiko tinggi yang merupakan populasi kunci penyebaran AIDS. Ada yang langsung ada yang tidak langsung. Yang langsung adalah lokalisasi pelacuran sedangkan yang tidak langsung misalkan panti pinjat, sambil menawarkan pijat, mereka juga menawarkan seks. Kelompok lainnya seperti waria (wanita tetapi pria).
“Mereka melakukan seks yang tidak aman, yang tidak menggunakan kondom!” ujarnya naif.
Tetapi jauh di luar mereka itu, ungkap Fatimah Herawati, pelanggan seks yang bisa menyebarkannya ke mana-mana dan itu yang tidak bisa diketahui siapa pelanggan seks itu, justru malah yang lebih banyak (terkena AIDS) itu adalah pelanggan seksnya sementara jumlah penjajanya itu lebih sedikit.
“Para pelanggan inilah yang masih menjadi kendala karena tidak bisa diketahui dan tidak jelas siapa orangnya, sementara para penjajanya ini sudah jelas kelompok dan posisinya,” ujarnya.
Tiga Pilar
Di tempat terpisah, Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalteng Abdul Khoir menyatakan tempat-tempat prostitusi, tempat kemaksiatan, perzinaan itu dibuka atau dilegalkan oleh pemrintah, sehingga membuat penyakit menular itu semakin meluas. Jika ada solusipun, yang ada hanya parsial misalnya penggunaan alat kontrasepsi, kondom.
Padahal dari hasil penelitian penggunaan kondom tidak menghindari dari tertularnya virus HIV, diameter pori-pori kondom masih lebih besar dari ukuran virus HIV, dan sejatinya kondom adalah alat kontrasepsi yang tujuannya untuk mencegah kehamilan saja.
“Yang diharapkan solusi dari pemerintah adalah dengan tidak memberikan izin berdirinya tempat prostitusi,” tegasnya.
Sedangkan untuk memutus penyebaran AIDS, Abdul Khoir menyatakan Islam memiliki solusinya dengan menegakkan tiga pilar. Pertama, perkuat ketakwaan individu. dengan ketakwaan individu yang ada di tengah masyarakat, bahwa dia tidak melakukan kemaksiatan karena keimanannya pada Allah SWT.
Kedua, tegakkan sistem yang menerapkan syariat Islam secara totalitas. Salah satunya dengan menerapkan regulasi yang tidak memberikan ruang untuk melakukan pergaulan bebas dan memberikan sanksi tegas bagi para pelakunya. Termasuk hukum cambuk dan rajam bagi pezina.
Ketiga, adanya kontrol dari masyarakat atau dari rakyat agar berjalannya sistem aturan tersebut. Bila masyarakat melihat ada yang bermaksiat segera menegur bahkan bila perlu melaporkannya kepada yang berwajib. Warga pun melakukan koreksi terhadap aparat yang melalaikan tugasnya.
Namun ia pesimis ini bisa dilakukan dalam sistem sekarang. Itu semua, menurutnya, hanya bisa dilaksanakan dalam sistem Islam. Itulah khilafah. (mediaumat.com, 13/2/2015)
