Diancam Dilarang Tony Abbot, Inilah Tanggapan Hizbut Tahrir Australia

Pemerintah Abbot mengkambinghitamkan Islam dan kaum muslim atas terjadinya kekerasan oleh negara Barat

Perdana Menteri Tony Abbott menyampaikan pidato yang banyak ditunggu mengenai Pernyataan Keamanan Nasional kemarin tanggal 23 Februari 2015, di mana dia mengklaim bahwa “ancaman teroris” terus meningkat dan ditandai dengan langkah-langkah keamanan baru pada kewarganegaraan, imigrasi dan kesejahteraan rakyat. Tidak adanya hal-hal baru yang penting dalam pernyataannya menegaskan pandangan bahwa hal ini merupakan praktek murahan dalam politik yang diselimuti oleh ketakutan.

Hizbut Tahrir Australia menekankan hal-hal berikut dalam menanggapi isi pernyataan itu:

1. Pernyataan itu melanjutkan pendekatan yang tidak jujur oleh ​​negara-negara barat yang berusaha untuk mengubah paradigma dari hubungan korban-agresor. Para agresor –  yakni negara-negara kuat yang bertanggung jawab atas kekerasan dan hilangnya nyawa jutaan orang – mengaku sebagai korban. Sebenarnya, reaksi yang salah dari beberapa kebrutalan yang dilakukan oleh pihak neo-kolonial tidak mengubah fakta bahwa kebrutalan itu merupakan agresi yang sebenarnya dan masalah yang mendasar. Mencegah tindakan akan mencegah reaksi. Melanjutkan agresi adalah resep untuk mengabadikan masalah itu, yang semuanya telah kita lihat dalam 14 tahun terakhir dari ‘Perang Melawan Teror’.

2. Dengan mengklaim bahwa tidak ada protes atau penyebab yang berada di belakang kekerasan, Pemerintah Abbott memberikan dalih dan membenarkan terorisme. Tindakan itu merupakan dalih dan membenarkan “kebiadaban primitif” yang ditimbulkan pada seluruh penduduk di Irak dan Afghanistan oleh sekutu-sekutunya. Ini juga dalih dan pembenaran tindakan kekerasan sistemik yang diderita seluruh rakyat oleh rezim despotik yang didukungnya seperti rezim-rezim di Mesir dan Arab Saudi.

3. Penekanan pada pencabutan kewarganegaraan, membatasi imigrasi dan meniadakan kesejahteraan memang merupakan “pajangan dekoratif” yang ditampilkan kepada opini kelompok rasis sayap kanan atas masalah tersebut. Jika tidak demikian, maka jelas bahwa mereka yang bermaksud melakukan hal-hal yang salah ini tidak akan menghentikannya berdasarkan pertimbangan kewarganegaraan atau kesejahteraan. Memang, langkah-langkah ini terus membangun sistem hukum dua-jenis yang sekarang mapan ada di negeri ini: satu perangkat hukum bagi umat Islam dan satunya lagi bagi orang-orang lain.

4. Tony Abbott mencoba mengesankan orang Australia sebagai orang-orang yang baik-hati, toleran, sopan, dan bersikap menerima. Anak-anak Irak tewas pertama kali oleh karena sanksi yang tidak berperikemanusiaan dan kemudian perang tapi diutarakan dengan berbeda. Anak-anak pencari suaka ditenggelamkan di laut atau dijebloskan ke dalam penjara seperti para penjahat tapi diutarakan dengan berbeda. Anak-anak Gaza, yang tewas bermain di pantai atau yang sedang berbaring di rumah sakit, diutarakan dengan berbeda. Anak-anak yang dibunuh oleh pesawat-pesawat tak berawak AS di Pakistan dan Yaman tapi diutarakan dengan berbeda. Siapa yang Tony Abbott pikir dia sedang bodohi?

5. Jika “ancaman teroris” meningkat di dalam negeri dan di luar negeri, seperti yang diklaim, pendekatan “kontra-terorisme” saat ini – dengan lebih banyak UU,  lebih luasnya pengawasan dan penyusupan yang lebih soft-power ke dalam komunitas Muslim – diterapkan secara konsisten selama 14 tahun sekarang, pasti pendekatan itu gagal. Perdana Menteri harus mengakui hal ini, alih-alih menawarkan hal yang kurang lebih sama.

6. Koalisi Pemerintah, dengan dukungan malu-malu dari Partai Buruh, langsung menargetkan Islam dan umat Islam dengan dalih memerangi kekerasan. Perlu dicatat bahwa semua contoh dari penuntutan, insiden-insiden dan kelompok-kelompok yang digunakan dalam Pernyataan Keamanan Nasional adalah kaum Muslim. Tidak disebutkan tindak kekerasan yang direncanakan oleh kaum non-Muslim seperti kasus Pullenvale. Tidak disebutkan para “pengkhotbah penuh kebencian” seperti Australian Defence League (Liga Pertahanan Australia). Tidak disebutkan “ideologi ekstrem” seperti itu dari berbagai kelompok Zionis. Tidak disebutkan “para pejuang asing” yang melakukan perjalanan untuk melatih dan berperang bersama IDF.

7. Hizbut Tahrir menolak tuduhan sebagai penyebar kebencian atau penyebar perselisihan dan perpecahan. Adalah mereka yang berada di institusi politik dan media lah yang terus-menerus menjelek-jelekkan Islam dan kaum Muslim dan ikut serta dalam politik murahan yang diselimuti ketakutan yang menyebarkan perselisihan dan perpecahan. Perang menciptakan kebencian, dan dia tidak berbicara menentangnya. Dukungan membabi buta terhadap invasi yang tidak adil dan brutal seperti yang dilakukan oleh “Israel” telah mendorong tiga generasi rakyat masuk ke dalam wilayah-wilayah kumuh yang menciptakan kebencian, dia tidak berbicara menentang hal ini. Mendikte dan memaksakan keyakinan agama menciptakan kebencian, dia tidak berbicara menentang hal ini.

8. Janji atas “larangan yang lebih kuat terhadap tindakan memfitnah” sekali lagi mengungkap kemunafikan atas kebebasan liberal. Ketika Nabi (Saw) dihina dan difitnah, hal itu dibenarkan atas nama kebebasan berbicara. Namun ketika umat Islam meminta pertanggung jawaban kebijakan luar negeri dan dalam negeri yang tidak adil, bahkan tanpa melakukan penghinaan, mereka diancam dengan hukuman memfitnah.

9. Seruan agar Islam harus direformasi dan para pemimpin Muslim harus berbuat lebih banyak hal merupakan kelanjutan dari usaha untuk menumpukkan kesalahan kolektif kekerasan terhadap kaum Muslim. Ini adalah sebuah tamparan di wajah kaum Muslim yang sudah bertahun-tahun mengatakan, “Islam artinya kedamaian” dan mengutuk pelaku kekerasan dan meminta maaf untuk konsumsi Barat. Penolakan komunitas Muslim atas hal ini patut mendapat pujian. Dia sekarang harus mengambil sikap berprinsip dengan menempatkan fokus di mana seharusnya berada : pada kekerasan oleh negara-negara barat dan pada dampak-dampaknya.

10. Bukanlah Islam yang perlu direformasi. Islam memiliki sejarah masyarakat yang berbeda-beda selama ribuan tahun yang hidup damai bersama di bawah naungan Khilafah, hidup dengan kemakmuran dan keamanan bagi semua orang. Secara sangat kontras, demokrasi liberal tidak dapat menunjukkan bahkan satu contoh pun dalam sejarah 300 tahun eksistensinya di mana kaum minoritas tidak diperlakukan secara kejam dan/atau dikambinghitamkan atas kegagalan sistemik dari negara dan masyarakat – tepatnya inilah apa yang terjadi dalam kasus kami ini. Pada intinya, apa yang kami lihat adalah langkah yang lambat tapi pasti oleh negara-negara Barat terhadap otoritarianisme – yang secara pedih dilambangkan oleh pilihan tempat dan perayaan pengantar Perdana Menteri yang disampaikan AFP, ADF dan ASIO – untuk mengambil tindakan pendahuluan yang tidak terelakkan dan berkembangnya kerusuhan yang disebabkan oleh kegagalan yang sistemik. Ketakutan kaum Muslim hanya dijadikan sebagai kambing hitam.

Kantor Media
Hizbut Tahrir Australia
24 Februari 2015