Muslimah

HTI Press. Banda Aceh, 07/03/2015. Konferensi Perempuan dan Syariah di Banda Aceh mendapatkan dukungan dari berbagai kalangan, termasuk para tokoh nasional yang hadir dalam konferensi ini. Mereka mendukung perjuangan MHTI dalam memperjuangkan tegaknya Khilafah.

Dra. Odah, mantan anggota DPRD Jabar

Dra. Odah, mantan anggota DPRD Jabar dalam testimoninya mengungkapkan, “Pembuatan Perda merupakan proses politik, tentu dalam prakteknya tidak memperhatikan benar atau salah, apalagi nilai-nilai Islam, melainkan kepentingan politik. Namun tatkala terjadi benturan, seringkali Islam yang disalahkan, karena parameternya bukan Islam. Maka hal ini dijadikan celah untuk mengobok-obok dan mengkriminalisasi syariah”, ujarnya.

Sementara itu, Ir. Ranian Dewi, Muballighah kota Banda Aceh juga mengungkapkan testimoninya, “Kaum Ibu harus cerdas memahami syariah, jangan terjebak feminisme yang mendiskreditkan syariah. Jika kita menerapkan syariah di bumi Allah, maka perempuan pasti mulia, karena itu merupakan janji Allah. Kita punya kewajiban untuk mengawal syariah Islam agar diterapkan kaffah.”

Ir. Ranian Dewi, Muballighah kota Banda Aceh

Dukungan juga datang dari Dr. Detty Yunianti, Dosen Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar. Ia mengatakan, “Penerapan Perda Syariah itu sifatnya parsial, kita butuh sesuatu yang menyeluruh yang bisa menyelesaikan krisis multi dimensi yang terjadi saat ini. Perlu negara untuk menerapkannya, karena yang terbaik adalah penerapan syariat dalam bentuk negara, bukan parsial dan lokal, tapi mendunia”.

Dr. Detty Yunianti, Dosen Kehutanan Universitas Hasanuddin Makassar.

Hj. Irena Handono, tokoh nasional mantan biarawati

Tokoh nasional yang juga mantan biarawati, Hj. Irena Handono, mengungkapkan fakta mencengangkan tentang Indonesia. “Indonesia adalah juara Phedofilia, dengan mencampakkan hukum Allah, itulah prestasi kita. Banyak dari kita yang tidak mengerti tentang memperjuangkan Khilafah. Padahal Aceh dan Pulau Jawa adalah bagian dari Khilafah.” []