Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Meski mendapatkan fasilitas mewah, namun menurut Ketua Lajnah Siyasiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Yahya Abdurrahman, keberpihakan DPR kepada rakyat semakin parah.
“Kebiasaan lama tidak berubah. Pejabat dapat fasilitas wah, tetapi keberpihakan mereka kepada rakyat makin parah,” ungkap pengamat politik tersebut kepada mediaumat.com, Rabu (15/4) melalui surat elektronik.
Fasilitas wah tersebut, menurut Yahya, salah satunya tergambar dalam rencana umum pengadaan barang dan jasa tahun 2015 yang disusun Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam rencana itu, terdapat anggaran untuk keperluan pengharum ruangan 2,3 miliar dan pakan rusa Rp 650 juta. Selain itu tercantum juga anggaran untuk pemeliharan kompleks rumah jabatan anggota (RJA) di Kalibata, Jakarta Selatan sebanyak Rp 32.150.146.000. Adapun untuk perawatan RJA di Ulujami mencapai Rp 4.162.944.000.
Padahal dalam kurun waktu lima tahun ini, Dewan Perwakilan Rakyat periode 2009-2014 telah menghabiskan anggaran hingga Rp 11,8 triliun. “Namun, besarnya anggaran tersebut berbanding terbalik dengan capaian kinerja parlemen yang relatif rendah,” pungkasnya. (mediaumat.com, 15/4/2015)
