Upaya Naif Mencegah Dakwah Islam

Atas permintaan BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme), pada akhir 2015, Menteri Komunikasi dan Informasi (Kominfo) akan memblokir 22 situs dakwah Islam yang diklasifikasikan sebagai menyebar ekstremisme Islam. Terkait pemblokiran ini tidak ada standar yang jelas. Dan kaum Muslim pun bereaksi. Sehingga langkah tidak populer ini mendapat penentangan dari para aktivis Islam. Wakil Ketua komite Pertahanan di DPR, Hanafi Rais menyebut langkah itu dengan “sangat gegabah dan tidak bijak, juga menyebutnya sebagai anti-Islam (Islamophobia).” Menanggapi han ini, Ketua BNPT, Saud Usman Nasution mengatakan: “Kami tidak melarang dakwah dan ritual Islam.”

*** *** ***

1. Pemblokiran situs-situs Islam semakin menunjukkan bahwa pemerintahan “Joko Widodo” begitu membenci Islam. Hal ini tidak mengherankan, karena sejak awal, pemerintahan ini telah menunjukkan sikap memusuhi Islam. Misalnya, sebelum akhir 2014, dengan dalih ekstremisme, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri mengeluarkan keputusan politik yang melarang penggunaan guru dan dosen Muslim dari negara lain, termasuk Timur Tengah.Pada saat itu, reaksi kaum Muslim sangat kuat. Kemudian Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo berusaha menghapus kolom agama dari KTP. Setelah itu, pemerintah menggunakan kejahatan ISIS untuk menyerang Islam dan para pengemban dakwah yang mukhlis, dan memposisikan mereka sebagai penjahat.
2. Kejadian ini menambah bukti baru bahwa demokrasi tidak hanya bertentangan dengan hukum Islam, tetapi juga rajutan kebohongan-kebohongan. Demokrasi menyerukan pada kebebasan berekspresi. Sementara kaum Muslim yang menuntut penerapan hukum Islam dalam semua aspek kehidupan di bawah naungan negara Khilafah Rasyidah sesuai metode kenabian dilarang berbicara, bahkan melalui situs di internet sekalipun. Faktanya bahwa kebebasan berpendapat yang diserukannya itu hanya berlaku bagi mereka yang berusaha membungkam dakwah Islam. Sebaliknya bagi mereka yang menyeru kepada Islam, maka kebebasan itu tidak berlaku lagi.
3. Pemerintah tengah berusaha keras untuk memenuhi setiap tuntutan negara-negara kafir imperialis. Hal ini dapat dilihat dengan jelas dalam pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry ketika menghadiri pelantikan Presiden Joko Widodo. Pada saat itu, Kerry mengatakan, “Kami ingin Indonesia menjadi pemimpin kaum Muslim yang mengalahkan ekstremisme Islam.” [MR Kurnia]

Sumber: hizb-ut-tahrir.info, 19/4/2015.