Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Jokowi dalam pidatonya saat membuka peringatan KAA ke 60 menyampaikan kritik yang pedas terhadap IMF, Bank Dunia, dan ADB. Menurut Jokowi lembaga-lembaga tersebut tidak memberikan solusi bagi persoalan ekonomi global.
Sebagaimana yang diberitakan Kompas (22/4/2015), Presiden Joko Widodo mengkritik sejumlah lembaga internasional. Selain PBB, Presiden juga mengkritik keberadaan dua lembaga keuangan dunia yang dianggap tidak membawa solusi bagi persoalan ekonomi global, yakni Bank Dunia dan IMF.
“Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh World Bank, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang,” ujar Jokowi dalam pidatonya, Rabu (22/4/2015).
Jokowi berpendirian, pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan hanya pada tiga lembaga keuangan internasional itu. Menurut dia, negara-negara Asia dan Afrika wajib membangun tatanan ekonomi dunia baru yang terbuka bagi kekuatan-kekuatan dunia baru.
Meskipun secara substansi kritik Jokowi benar, namun banyak yang mepertanyakan implementasi kongkritnya. Lebih-lebih lagi, sebelama lebih kurang 6 bulan pemerintah Jokowi, justru Jokowi menunjukkan kepatuhan yang lebih total terhadap kebijakan-kebijakan Bank Dunia dan IMF.
Di masa pemerintahannya, BBM benar-benar dicabut subsisinya dan dikaitkan dengan harga internasional. Kebijakan yang selalu diminta oleh IMF dan Bank Dunia terhadap Indonesia.Saat Jokowi belum terpilih menjadi presiden pun Bank Dunia tidak henti-hentinya meminta agar subsidi BBM dikurangi.
Bank Dunia menekan pemerintah Indonesia agar bisa mengurangi subsidi energi, khususnya subsidi BBM. Bank Dunia meminta presiden baru nanti bisa menaikkan harga BBM subsidi menjadi Rp 8.500/liter. Dan hal ini dipatuhi rezim Jokowi-JK
Saat itu, ekonom utama Perwakilan Bank Dunia di Jakarta yaitu Jim Brumby mengatakan, presiden baru Indonesia nanti akan menghadapi masalah tingginya subsidi BBM dan listrik, yang menekan keuangan negara. Jim meminta agar pemerintahan selanjutnya untuk mengeluarkan kebijakan mengurangi subsidi dengan menaikkan harga BBM.
“Menaikkan ada dua, bisa Rp 8.500 per liter, atau menaikkan harga sebesar 50%,” katanya di Hotel Intercontinental, Midplaza, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Keraguan terhadap Pidato Jokowi juga muncul mengingat rezim Jokowi yang justru meminta tambahan hutang ke Bank Dunia dan ADB. Sebagaimana yang diberitakan Kompas (19/1/2015), selain dari penerbitan surat utang negara, pemerintah juga akan menambah utang dari dari lembaga keuangan internasional. Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia bersedia memberikan tambahan pinjaman untuk pembiayaan program.
Robert Pakpahan, Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan (Kemkeu) bilang, pemerintah kini tengah bernegosiasi dengan Bank Dunia dan ADB. Pemerintah berharap, masing-masing lembaga memberikan tambahan pinjaman sebesar Rp 500 miliar. “Itu sedang dibicarakan, tapi lebih ke program loan yang tunai,” ujar Robert (AF dari berbagai sumber)
