Muslimah

LENSAINDONESIA.COM: Rencana melegalkan lokalisasi di Jakarta dan pemberian sertifikat kepada Pekerja Seks Komersil (PSK) menuai kecaman. Wakil Ketua Lembaga Dakwah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Samsul Maarif menyerukan penolakan ide yang digulirkan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

“Kita tidak boleh tinggal diam,” katanya, Selasa (28/4/2015).

Baca juga: Mucikari akui anggota DPR pelanggan PSK artis, ini reaksi Fahri Hamzah dan Ini nama lengkap dan telepon artis prostitusi yang beredar di medsos

Pelegalan yang haram itu, kata dia, harus dilawan demi masa depan bangsa yang lebih baik. Ia berharap seluruh lapisan masyarakat menolak ide tersebut, baik tokoh agama, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat untuk saling bahu-membahu menolak rencana Ahok.

Ia khawatir jika masyarakat diam, ide Ahok akan terealisasi. Samsul juga mengimbau agar Ahok menghentikan ide kontroversialnya demi mewujudkan Jakarta yang lebih damai, aman, dan nyaman.

“Masyarakat Jakarta cukup agamis, sebaiknya Gubernur DKI jangan memancing isu yang berlawanan dengan agama agar iklim di masyarakat tetap kondusif,” katanya.

Ketua PBNU KH Said Aqil Siroj mengatakan melegalkan prostitusi berarti melegalkan perzinaan. Kiai Said menjelaskan, perzinaan, pembunuhan, pencurian, minuman keras, termasuk narkotika dan obat-obatan terlarang, adalah hal-hal yang larangannya sudah jelas disebutkan di dalam Al Quran dan Hadist.

Juru bicara Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia(HTI), Iffah Ainur Rochmah, menegaskan bahwa lokalisasi bukanlah solusi mengatasi prostitusi.

Menurutnya itu pola pikir pragmatis, kompromis dan sekular. “Prostitusi adalah perilaku terlarang menurut pandangan agama dan norma manapun. Dan setiap yang bertentangan dengan agama hanya akan melahirkan bahaya dan kerusakan,” kata Iffah.

Karena itu, ungkap Iffah, lokalisasi dilegalkan hanya akan memarakkan kemaksiatan dan melahirkan berbagai persoalan baru. “Gaya hidup liberal yakni lepas dari tuntunan agama semakin mewarnai kehidupan masyarakat. Rendahnya ketakwaan dan tuntutan gaya hidup konsumtif lagi mewah adalah pendorong langsung maraknya prostitusi online. Meski faktor kemiskinan juga seringkali menjadi alasan,” tegas Iffah.

Ahok sendiri beralasan dengan dibuka lokalisasi, maka Pemprov DKI Jakarta akan mudah melakukan pengontrolan untuk kemudian diberikan pembimbingan agar mentas dari dunia prostitusi.

sumber: http://www.lensaindonesia.com/2015/04/28/nu-dan-hti-tolak-ide-ahok-buka-lokalisasi-dan-beri-sertifikat-ke-psk.html