Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Okky Asokawati, mengungkap data anak di Nusa Tenggara Timur yang menderita gizi buruk. Ia menyayangkan pemerintahan Joko Widodo belum memiliki solusi konkret soal ini.
“Dalam kurun waktu Januari sampai Mei 2015, ada 1.918 anak mengalami gizi buruk dan 11 di antaranya meninggal. Ke mana Presiden saat ini?” ujar Okky melalui siaran persnya, Jumat (26/6/2015).
Bahkan, lanjut Okky, Indonesia menempati peringkat pertama kasus anak atau bawah lima tahun (balita) yang mengalami gejala stunting atau berkurangnya tinggi badan di kawasan Asia Tenggara. Jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun, setidaknya sejak 2007 hingga 2013. Okky melihat pemerintah belum memiliki orientasi pada persoalan ketahanan keluarga, khususnya soal pemenuhan gizi anak dan balita.
Anggaran Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan juga dijadikan sorotan. Dari total anggaran Rp 75 triliun Kemenkes, hanya 7 persen yang dialokasikan untuk pemenuhan gizi. Okky menilai persoalan gizi anak dan balita bukan hanya persoalan kesejahteraan semata, melainkan persoalan ketahanan negara. Sebab, ketahanan negara juga terletak pada kualitas hidup penduduknya.
“Jokowi sudah memiliki Nawacita, di mana salah satunya adalah membangun Indonesia dari yang paling luar atau bagian Timur. Tapi, tampaknya hal itu masih jauh api dari panggang,” ujar Okky.
Kalah dengan jumantik
Okky menyarankan agar pemerintah segera menyinergikan BKKBN dengan Direktorat Gizi Kementerian Kesehatan untuk mencegah gizi buruk. Salah satu cara konkretnya ialah dengan membentuk tim kecil skala RT atau RW yang bertugas memantau gizi anak dan balita di lingkungannya.
“Masa kalah sama jumantik (juru pemantau jentik)? Pemerintah kan punya jumantik, maka BKKBN dan Kemenkes harusnya punya tim yang memeriksa status gizi dari rumah ke rumah,” ujar Okky.
Jika telah memiliki data yang akurat soal status gizi buruk di Indonesia, pemerintah dinilai Okky tinggal melakukan program penguatan gizi, misalnya dengan pembagian biskuit penambah gizi kepada ibu hamil, anak, dan anak balita.
Okky mengingatkan bahwa pada tahun 2025 hingga 2030, Indonesia mengalami bonus demografi, yaitu kondisi ketika kaum muda berjumlah lebih banyak dari golongan tua. Jika Jokowi bisa menyelesaikan persoalan malnutrisi sejak sekarang, bonus demografi bukan menjadi bencana dan beban negara, melainkan menjadi momen kebangkitan negara. (kompas.com, 26/6/2015)
