Muslimah

Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mengecam pemerintah negeri-negeri Muslim termasuk Indonesia yang berlindung dibalik politik non intervensi sehingga tidak mampu bersikap tegas dengan memutus semua hubungan dengan rezim bengis Myanmar.

“Kok malah prioritaskan hubungan dagang dengan Myanmar ketimbang lindungi Muslim Rohingya? Ini menegaskan pemerintah lebih prioritaskan melindungi kepentingan ekonominya dibanding melindungi kehidupan dan martabat manusia,” ujar Juru Bicara Muslimah HTI Iffah Ainur Rochmah saat konferensi pers, Jum’at (26/6) di Kantor DPP HTI, Crown Palace, Jakarta.

Menurut Iffah, politik non intervensi merupakan konsekuensi dari penerapan sistem kufur nasionalisme. “Sistem yang membelenggu tersebut membatasi bantuan terhadap saudara sesama Muslim sebatas bantuan kemanusiaan tanpa komitmen untuk melindungi, memberikan suaka dan kehidupan yang bermartabat selayaknya sebagai warga negara bagi mereka yang melarikan diri dari penganiayaan,” ungkapnya.

Padahal, lanjut Iffah, umat Islam di seluruh dunia adalah umat yang satu (ummatan wahidatan) yang harus bersatu dan tidak terpisah-pisah oleh jarak dan garis batas negara bangsa.

“Karena itu masalah dan penderitaan Muslim Rohingya sesugguhnya adalah masalah seluruh Muslim dan merupakan kewajiban seluruh Muslim untuk melindungi darah dan kehormatan serta memberikan kebutuhan mereka,” ujarnya kemudian mengutip hadits, “Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim yang lain. Jadi dia seharusnya tidak menindas atau menyerahkannya kepada penindas. Dan siapa pun yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya.”

Jadi, mereka yang kerap dijuluki “Manusia Perahu” tersebut, tegas Iffah, merupakan bagian dari khairu ummah (umat terbaik/kaum Muslimin) yang sedang terombang-ambing di lautan tanpa negara.

Dalam acara yang dihadiri sekitar 50 guru, dosen, mubalighah, mahasiswa, birokrat dan tokoh masyarakat lainnya, Iffah juga menolak keyakinan bahwa masyarakat internasional akan dapat membantu mengatasi krisis ini.

Dengan tegas Iffah menyatakan ASEAN tidak akan mampu mengakhiri krisis Rohingya karena organisasi ini lebih sering bertindak sebagai alat kekuasaan pemerintah kolonial Barat untuk melanjutkan ambisi ekonomi mereka di kawasan ini. PBB juga terbukti telah gagal untuk melindungi kehidupan kaum Muslimin tertindas di Suriah, Palestina, Afrika Tengah dan tempat lain.

“Oleh karena itu, masyarakat internasional tidak bisa diharapkan untuk menghentikan penganiayaan, pertumpahan darah, dan penderitaan yang mengerikan terhadap Muslim Rohingya di Myanmar,” ujar Iffah.

Dalam kesempatan tersebut, Iffah menegaskan bahwa penegakan khilafah berdasarkan metode kenabian merupakan satu-satunya solusi yang shahih untuk mengakhiri berbagai penindasan yang dihadapi Rohingya dan Muslim lainnya di seluruh dunia.

Menurutnya, khilafah adalah negara yang mewakili kepentingan sejati dari umat Islam dan Islam karena didasarkan pada hukum Allah SWT.

“Hanya negara khilafah yang akan membuka perbatasannya untuk semua Muslim yang dianiaya; memberikan mereka perlindungan, hak, dan rumah sebagai warga negara yang sama; serta tanpa ragu memobilisasi tentaranya untuk membela dan menyelamatkan orang-orang beriman yang tertindas di mana pun mereka berada,” pungkas Iffah.[] joko prasetyo