Muslimah

HTI Press, Surabaya. Tidak bisa ditampik kebenarannya, anak adalah aset yang sangat berharga bagi negara. Sebagaimana diyakini oleh banyak pihak juga, bahwa masa depan suatu bangsa sangat bergantung pada kondisi anak-anak bangsa tersebut. Jika anak tumbuh menjadi generasi yang unggul dan berkualitas maka bisa diprediksi sebuah bangsa akan terdepan dan memimpin. Sebaliknya jika anak tumbuh dengan rusak maka bangsa tersebut akan berakhir dengan kehancurannya. Fakta hari ini berbicara, sebagaimana yang diungkapkan oleh Menteri Sosial bahwa masih ada 4,1 juta anak yang masih mengalami kekerasan di negeri ini, baik yang dilakukan oleh orang asing, orang-orang di lingkungan sekolah mereka, maupun kerabat dekat dan keluarganya sendiri. Hal ini disikapi dengan serius oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Jawa Timur dalam agenda Diskusi Terbatas Peduli Anak pada hari Selasa (11/08) di RM Sari Nusantara Jl. Gubernur Suryo, Surabaya. Agenda ini merupakan serangkaian dari Kampanye Peduli Anak yang juga digelar dalam bentuk aksi simpatik pada waktu yang sama di Taman Apsari Jl. Gubernur Suyo, Depan Gedung Grahadi, Surabaya, dengan mengangkat tema “Perlindungan Anak Membutuhkan Perubahan Sistem”.

Dalam pemaparan materi pertama sebagai pengantar menuju sesi diskusi, Ibu Faizatul Rosyidah dari Lajnah Khusus Intelektual Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Jawa Timur menyampaikan bahwa kasus kekerasan anak setiap tahunnya selalu meningkat. Faizah menyampaikan bahwa kesalahan terbesar dalam menyikapi persoalan kekerasan anak ini adalah akibat salah kaprah menyamakan pemicu sebagai penyebab kekerasan. Akibatnya, terjadilah kesalahan dalam mengambil solusi. Sebagaimana yang dikatakan oleh KPAI, lanjut Faizah, ada banyak pemicu kekerasan anak seperti KDRT, disfungsi keluarga, yaitu peran orang tua tidak berjalan sebagaimana seharusnya, tekanan ekonomi/kemiskinan, salah pola asuh, terinspirasi tayangan media, dsb. Solusi yang ditawarkan dari berbagai pihak pun hanya berupa solusi parsial, seperti memasang CCTV, memberikan pendidikan budi pekerti, awasi tontonan anak, perbaiki pendidikan dan perilaku keluarga, maksimalkan peran sekolah, bekali  ilmu beladiri, dsb.

Padahal lebih dari itu semua, menurut Faizah, perlindungan anak tidak hanya bertujuan untuk mengakhiri kekerasan. “Perlindungan anak membutuhkan jaminan atas seluruh hak dasar, jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, dsb,” kata Faizah. Faizah menegaskan bahwa persoalan yang menimpa anak ini jelas membutuhkan solusi sistemik. Sementara pemerintah sendiri, menurut Faizah hanya menunjukkan perannya yang sangat minim. “Negara lebih banyak melempar tanggung jawab penyelesaian pada peran keluarga dan keterlibatan publik,” papar Faizah.

Belum lagi berbagai kontradiksi hukum yang berjalan, seperti perubahan kurikulum pendidikan yang tidak memberikan pengaruh pada perbaikan, negara menyeret kaum ibu yang notabene merupakan pendidik pertama dan utama bagi anak untuk terjun ke dunia kerja yang eksploitatif demi mendongkrak ekonomi keluarga dan bangsa atau sekedar untuk eksistensi sehingga abai dalam mendidik generasi. Kemudian tidak ada perangkat sistem yang memadai untuk mengaktifkan fungsi-fungsi keluarga yang tidak cukup dengan pelatihan calon pengantin saja. Negara juga tidak tegas dalam menangani pengaruh buruk dari industri bisnis dan media yang menawarkan gaya hidup hedonis dan paham lainnya yang merusak. Faizah pun menegaskan bahwa sebenarnya sistem yang diterapkan di negeri inilah yang senantiasa memproduksi bebagai masalah anak dalam jumlah dan bentuk yang semakin mengerikan. Di samping itu negeri ini dengan sistem demokrasinya juga telah gagal menyelesaikan masalah kekerasan anak dan tidak memiliki sestem perlindungan anak yang menyeluruh. Maka, solusi yang harus diambil adalah solusi perubahan sistem.

Islam sebagai dien sempurna dari Allah Swt sebenarnya memiliki solusi yang menyeluruh atas seluruh persoalan yang menimpa anak saat ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nurul Izzati S.Kom, ketua Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia DPD I Jawa Timur dalam pemaparan meteri pengantar diskusi yang kedua bahwa permasalah yang menimpa anak adalah wabah yang ditularkan peradaban Barat ke negeri-negeri Muslim. Di Amerika Serikat sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Nurul dari www.loveourchilrenusa.org,  sejak tahun 2000 setiap tahunnya lebih dari 5 juta anak mengalami kekerasan fisik, seksual, verbal, diabaikan, dan ditinggalkan.

Nurul melanjutkan, karena negeri ini mengadopsi model peradaban Barat, dengan sistem ekonominya yang kapitalistik dengan asa sekulerismenya, sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai liberalisme yakni dien (agama) dikesampingkan dari kehidupan, belum lagi gaya hidup hedon dan materialistik, akibatnya kehidupan secara ekonomi memang terlihat sangat maju namun yang miris adalah mewabahnya  krisis sosial, keruntuhan institusi keluarga, meluasnya kriminalitas, serta wabah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Dari fakta di atas, maka menurut Nurul sudah sangat jelas bahwa solusi terhadap persoalan kekerasan anak mebutuhkan perubahan sistem. Solusi tersebut adalah Islam yang diterapkan sebagai sistem kehidupan bernegara. Hal ini telah terbukti secara historis bahwa peradaban Islam mampu menjamin kesejahteraan dan kehormatan anak-anak generasi penerus peradaban Islam, sejak masa Rasulullah dilanjutkan oleh Khulafaur Rosyidin, Khilafah Umayyah, Abbasyiyah, dan yang terakhir Utsmaniyah selama kurang lebih 13 Abad lamanya.

“Di dalam Islam yang terwujud dalam bingkai negara Khilafah, sistem politik, ekonomi, hukum, dan sosial akan berpadu padan menjaga dan menjamin tumbuh kembangnya generasi yang kuat, unggul, berkualitas, produktif, dan bertaqwa,” tegas Nurul. Hal ini menjadi tanggung jawab negara Khilafah yang notabene dikontrol langsung oleh Khalifah atau pemimpin. Maka, seluruh komponen umat Islam harusnya bahu membahu dalam mewujudkan negara Khilafah ini.[]