Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Pengamat Pemerintahan Andi Azikin menegaskan hasil Pilkada tidak mampu memberikan jaminan terpilih pemimpin yang amanah dan berkualitas. “Telah terbukti, hasil pemilu (Pilkada) tidak mampu memberikan jaminan pilihan rakyat ini terpilih pemimpin yang amanah dan berkualitas,” ujarnya seperti dilansir tabloid Media Umat Edisi 156: Pilkada Serentak, Apa Maunya? Jum’at (6-19 Dzulqaidah 1436 H/21 Agustus – 3September 2015 M).
Menurut Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan, Pascasarjana Universitas Paramitha Tangerang tersebut dengan biaya politik yang mahal menyebabkan kepala daerah terpilih akan berusaha mengembalikan modal dan mempersiapkan modal pemilu (pilkada) berikutnya bahkan mempersiapakan anak, istri atau kerabatnya untuk melanjutkan “kekuasaan” berikutnya. Lalu yang kalah tidak sedikit kemudian menjadi stres bahkan ada yang gila karena sudah terlilit utang.
“Ironisnya lagi, masyarakat Indonesia yang masih miskin dan masih tertinggal ini, mendapatkan pendidikan politik sekuler ini menjadikan masyarakat bermental pragmatis dan pranata sosial masyarakat semakin amburadul,” ungkap lelaki yang kerap membongkar tindak kekerasan di lingkungan IPDN Jatinangor saat dirinya masih menjadi dosen di sana.
Menurutnya, itu semua buah dari demokrasi. “Inilah buah demokrasi yang telah menjadi biang kerok keterpurukan negeri ini,” simpulnya.
Andi menegaskan, demokrasi sekuler menjadikan manusia —melalui wakilnya di parlemen dan di pemerintahan— menjadi pembuat UU (aturan main) menggantikan posisi Allah sebagai pembuat hukum. Demokrasi berdasarkan jumlah kepala bukan berdasarkan isi kepala.
Walhasil, Indonesia masuk pada perangkap corporate state yaitu menjadikan negara (pemerintahan) sebagai instrumen untuk kepentingan bisnis. Demokratisasi ini adalah bagian dari liberalisasi di sektor politik.
“Solusinya, amputasi sistem demokrasi sekuler ini yang telah menjadikan negeri ini dijajah oleh kapitalisme asing yang dilegalkan oleh antek-anteknya di eksekutif dan legislatif termasuk pemerintah daerah. Indonesia membutuhkan syariah Islam dalam naungan Khilafah ‘ala Minhajin Nubuwwah,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
