Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
HTI Press, Jakarta. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) menegaskan perusahaan tambang emas Freeport di Papua merupakan simbol kerakusan, arogansi dan penjajahan Amerika Serikat di Indonesia. “Freeport harus diusir dari Indonesia!” pekik anggota DPP HTI Farid Wadjdi yang kemudian disambut takbir sekitar empat ratus massa aksi Stop Freeport! Kembalikan Kekayaan Milik Rakyat, Jum’at (23/10) di depan Istana Presiden.
Menurutnya, alasannya sudah jelas, selain bertentangan dengan syariat Islam —Islam mengharamkan sumber daya alam yang melimpah diserahkan kepada swasta apalagi asing— Freeport juga menyimbolkan tiga hal.
Pertama, kerakusan negara imperialisme Amerika Serikat. “Lihatlah sudah puluhan tahun merampok kekayaan sumber daya alam kita, masih ingin juga diperpanjang,” tegasnya.
Kedua, cerminan arogansi kapitalisme Amerika Serikat. “Emas milik kaum Muslimin, milik rakyat Indonesia, tapi menaikkan royalti saja tidak mau, membuat smelter saja tidak mau, deviden saja tidak mau bayar, melakukan percobaan penyuapan kepada Menteri Rizal Ramli dan anggota DPR Tjatur tetapi tidak ditindak, “ bebernya.
Ketiga, puncak dari semua itu…, “Freeport merupakan simbol penjajahan Amerika di Indonesia, hal ini diperparah penguasa Indonesia sejak Orba hingga sekarang tunduk pada Amerika,” ungkapnya.
Menurutnya, ketundukan para pemimpin Indonesia itu merupakan buah dari diterapkannya sistem politik demokrasi dan sistem ekonomi neoliberalisme. “Oleh karena itu ganti rezim, ganti sistem, selama tidak diganti, selalu dijajah,” simpulnya.
Farid pun bertanya kepada peserta aksi, sistem apa sebagai penggantinya, dengan serentak peserta pun berteriak: “khilafah… khilafah… khilafah…”
Di tengah aksi, delegasi yang dipimpin Jubir HTI Muhammad Ismail Yusanto menyerahkan pernyataan sikap ke Istana Negara. Dalam protes yang disampaikan dengan tertib dan lancar tersebut, peserta membentang spanduk dan poster penolakan perpanjangan kontrak Freeport. Dua di antaranya bertuliskan: Stop Freeport! Kembalikan Kekayaan Milik Rakyat; Perpanjang Freeport, Rezim Jokowi-JK Antek AS.[] Joko Prasetyo
