Muslimah

HTI Press. Jakarta. Dewan Pimpinan Pusat Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia kembali mengadakan agenda diskusi politik perempuan (28/11/2015). Acara yang diselenggarakan di kantor pusat Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia, Tebet – Jaksel ini dihadiri oleh sekitar 50 tokoh perempuan dari berbagai kalangan. Diskusi politik perempuan kali ini mengangkat tema “Kebijakan ekonomi Jokowi: Siapa diuntungkan?”. Tema ini diangkat mengingat masa jabatan pemerintahan Jokowi yang memasuki tahun ke-2 namun masih banyak masalah ekonomi yang terjadi. Masalah menghadang proyek strategis. Misalnya warga yang terkena dampak proyek tol Batang Pemalang menolak ganti rugi kecil. Pembangunan bandara internasional Jabar terhambat pembebasan lahan. Pemerintah andalkan pengadilan bebaskan lahan proyek 35.000 MW, pemerintah meminta masyarakat mengerti.

Atas dasar itu pemerintah membuat paket kebijakan, diantaranya:

1. Paket kebijakan 1: mempercepat proyek strategis. Hal ini dilakukan dengan mengundang para investor . lalu Jokowi pun beberapa waktu lalu pergi ke AS untuk melakukan kesepakatan bisnis dengan TNC AS sebesar 20.25 milliar dollar AS atau menjual kebutuhan hajat hidup orang banyak.
2. Paket kebijakan II: mempermudah izin investasi. Proses perizinan di kementrian LHK terkaitmengurus izin prinsip sebelumnya 2-4 tahun menjadi 5 hari. Jumlah perizinan dari 14 izin menjadi 6 izin. Dan di UU no..23 th 2014 tentang pemda, pemda harus memberikan rekomendasi perizinan dalam jangka waktu 4 hari jika tidak pemerintah pusat akan mengambil alih. Dari sini terlihat bahwa kebijakan dikeluarkan untuk mempermudah konsesi hutan oleh perusahaan. Kebakaran hutan terjadi karena izin konsesi diselewengkan.
3. Paket kebijakan III: harga energi turun. Harga BBM turun setelah sebelumnya dinaikkan. Padahal pada esensinya harga BBM tetap naik dari harga sebelumnya. Ichsanuddin Noorsy mengatakan penyebab kemiskinan bertambah adalah 1) dicabutnya subsidi BBM dan ditukar dengan kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia sehat, dan kartu keluarga sejahtera. 2) Subsidi BBM dicabut, perekonomian rakyat terganggu. 3) UMKM banyak yang gulung tikar lantaran naiknya harga bahan baku.
4. Paket kebijakan IV: Upah Buruh. Sekjen konfederasi serikat pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi mengatakan paket kebijakan I-III untuk pengusaha dan paket IV juga untuk kepentingan pengusaha. Kenaikan upah merupakan manipulasi pemerintah karena kenaikan upah hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi, mengabaikan harga KHL (Kebutuhan Hidup Layak)
5. Paket kebijakan V: pengurangan pajak. Keistimewaan kebijakan pengurangan pajak hanya untuk pengusaha. Misal, penghilangan pajak berganda dana invetasi real estate, properti, dan infrastruktur. Sedangkan rakyat masih menjadi objek penderita.
6. Paket kebijakan VI: pengelolaan sumber daya air. Kebijakan VI ini pun memihak pada pengusaha sumber daya air karena izin pengelolaan sumber daya air tetap berlaku terutama yang bergerak di sektor air minum. Siapa yang berpihak pada kebutuhan air rakyat?

Dalam sistem kapitalis, rakyat tidak akan pernah diuntungkan karena pemerintah dibentuk dari korporasi, oleh korporasi, dan untuk korporasi. Jika rakyat tak pernah diuntungkan untuk apa berharap pada sistem dzolim ini? Islam memiliki solusi yakni Khilafaah. Sebuah sistem pemerintahan Islam yang khidmat melayani kepentingan publik.

Lain ladang lain belalang lain lubuk lain ikannya. Lain demokrasi lain pula Khilafah. Khilafah memandang rakyat adalah tanggungjawab bukan beban. Pemenuhan seluruh kebutuhannya adalah misi penyelenggaraan negara. negara layaknya penggembala dan perisai. Pemerintah yang melayani, mengayomi,dan melindungi. Dalam sistem khilafah swasta terlibat dalam pemberian publik karena dorongan ukhrawi bukan materi. []