Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Rencana pemerintah menarik dana ketahanan energa dari setiap liter yang dibeli masyarakat —yang akan dimulai per 5 Januari— mendapat kecaman dari berbagai pihak termasuk Ketua Lajnah Maslahiyah DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Arim Nasim.
“Betul-betul rezim pemalak dan agen kapitalis yang tidak punya empati terhadap kesulitan rakyat,” ungkapnya kepada mediaumat.com, Sabtu (26/12) melalui pesan singkat.
Menurutnya, pemerintah sangat liberal dan terus menerus membebani rakyat. Setelah mencabut subsidi, janjinya BBM diserahkan ke harga pasar tetapi ketika harga pasar turun, tidak mau menurunkan harga dengan berbagai alasan.
Sekarang, lanjutnya, ketika harga minyak turun drastis, baru mau turun. Menurunkan harga tetapi sangat kecil. Sudah turun terlambat, dan penurunan kecil dan lebih aneh lagi pemerintah membebani rakyat dengan biaya ketahanan energi sebesar Rp 200 untuk premium dan Rp 300 untuk solar.
“Ironisnya, SDM milik rakyat seperti Freeport dan yang lainnya diberikan kepada para kapitalis penjajah dengan harga murah dan kontrak yang terus diperpanjang,” pungkasnya.[] Joko Prasetyo
