Hizbut Tahrir Indonesia Melanjutkan Kehidupan Islam
Dalam rencana bantuan PBB, seharusnya pemerintah Suriah bekerja sama dengan banyak LSM internasional dan tiga kantor PBB yang mengawasi distribusi bantuan di Suriah, yang berbasis di Damaskus, Yordania, dan Turki.
Namun yang terjadi, pemerintah Suriah berkeras menjadi bagian dari proses konsultasi dengan pihak yang bertikai.
Draft laporan akhir yang disepakati oleh LSM dan kantor PBB dikirim ke pemerintah Suriah untuk dilakukan konsultasi pada bulan Desember tahun lalu, yang merupakan suatu prosedur standar. Seorang staf PBB, yang tidak disebut namanya untuk melindungi pekerjaannya, menuduh kantor PBB di Damaskus ”terlalu dekat” dengan pemerintah Suriah.
“Apa yang disebut sebagai rekan-rekan kami yang terkenal memiliki kepentingan semua orang pada diri mereka untuk dapat membuat perubahan karena pemerintah Suriah telah sangat jelas mengarahkan mereka atas apa yang dapat dilakukan.” Salah satu perubahan yang membuat marah para whistleblower adalah penghapusan kata- kata” terkepung” dan” pengepungan” atas beberapa kota, yang diganti dengan istilah “Lokasi yang tercantum dalam laporan UNSCR 2139, 2165, 2191”- yang merujuk untuk mengadopsi resolusi Dewan Keamanan PBB yang telah memberikan lembaga bantuan akses ke wilayah-wilayah yang terkepung tanpa persetujuan dari pemerintah Suriah.
Juga dihilangkan setiap penyebutan atas program “pelayanan tindakan terhadap ranjau”yang menyebabkan kekhawatiran di antara lembaga-lembaga kemanusiaan Suriah.”
Pemerintah Suriah memiliki bom dan memasang ranjau darat sebagai bagian dari strategi militer mereka sehingga mereka melakukan segala cara untuk menghentikan program PBB yang pada dasarnya dibuat untuk menghapusnya.”
PBB telah berulang kali memperingatkan pelanggaran hukum internasional oleh semua pihak pada konflik Suriah, termasuk serangan terhadap fasilitas medis dan stasiun air serta pemblokiran bantuan. Seorang anggota LSM yang bekerja di lapangan mengatakan: “Masalah terbesar di Suriah bukanlah kekurangan makanan atau gempa bumi – melainkan ini adalah perang yang aktif di mana setiap pihak, terutama pemerintah Suriah, melanggar hukum internasional dari waktu ke waktu.”
Sebuah database yang dikirim BuzzFeedNews oleh LSM yang terlibat dalam laporan yang memuat rincian atas sejumlah perubahan lebih lanjut yang dilaporkan dibuat oleh kantor PBB di Damaskus atas permintaan rezim Assad. (riza/buzzfeed, 22/1/2016)
