Muslimah

HTI Press, Tulungagung. Sekitar 18 tokoh perempuan dan praktisi kesehatan di daerah Tulungagung, Trenggalek, dan Blitar hadir dalam acara Diskusi Terbatas (Distas) Tokoh Kesehatan, yang diselenggarakan oleh Muslimah Hizbut Tahrir Indonesia (MHTI) DPD II Tulungagung. Acara yang bertempat di Aula MHTI DPD II Tulungagung tersebut mengambil tema Telaah Kritis 2 Tahun JKN, Antara Janji dan Realita, Ahad (21/2/2016).

Dalam sambutannya, Ibu Khoirul Syamsiyah, S.Sos dari MHTI DPD II Tulungagung, memaparkan latar belakang diselenggarakannya distas tersebut. Yaitu melihat dan menanggapi 2 tahun diterapkannya JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) yang ternyata menimbulkan beragam persoalan yang harus mendapat perhatian serius semua pihak.

Ibu dr.Nur Erlin dari MHTI DPD II Tulungagung sebagai pembicara menguraikan fakta-fakta yang lebih gamblang mengenai JKN. Seperti dari kewajiban membayar premi yang memberatkan.

Belum lagi, katanya, mekanisme yang menyulitkan dan layanan berjenjang  yang mengancam keselamatan jiwa, diskriminasi kualitas layanan sesuai besaran iuran yang dibayarkan, serta beban finansial ganda yang dialami pasien karena tidak tercakupnya layanan yang dibutuhkannya dalam tanggungan BPJS.

Sementara itu, lanjutnya, pemerintah angkat tangan untuk menangani kesehatan masyarakat, mereka malah menyerahkannya pada perusahaan asuransi swasta. Mereka hanya memantau jalannya BPJS, jika ada masyarakat yang mengadu berbagai persoalan dalam penerapan BPJS, maka pihak BPJS dan pemerintah saling lempar tanggung jawab.

Demikianlah masalah yang muncul dari penerapan JKN. Ini bukan sekedar masalah teknis tetapi juga masalah paradigmatis.

“Kalau ini hanya masalah teknis, harusnya ada minimal satu negara yang menerapkan JKN dan berhasil. Namun faktanya Jerman, Inggris, dan negara yang menerapkan tidak ada yang berhasil!” Bebernya.

Berbeda dengan saat daulah masih tegak. Saat itu dokter daulah sudah digaji besar oleh negara, sehingga tidak akan berfikir lagi tentang bagaimana lagi harus mencari keuntungan dari pasien.

Itulah jaminan kesehatan yang diberikan Daulah Khilafah kepada rakyatnya. Tidak dibenarkan jika daulah melempar tanggung jawab ini kepada perusahaan swasta, apalagi dilemparkan kepada individu. “Oleh karena itu Daulah Islam inilah yang harus kita perjuangkan kehadirannya kembali, supaya kesejahteraan masyarakat termasuk dalam urusan kesehatan bisa terealisasi,” tegasnya.

Setelah pembicara memaparkan materi, Ibu dr.Nindya Sutami memimpin diskusi. Para peserta aktif berdiskusi, menambah fakta, serta menyatakan sepakat dengan apa yang dipaparkan oleh pembicara. []