Selamatkan Blok Masela!

Oleh: Umar Syarifudin (Lajnah Siyasiyah DPD Hizbut Tahrir Indonesia Kota Kediri)

Kini, Maluku memiliki 25 Blok Migas, setelah ditemukan cekungan baru minyak dan gas (Migas) di Blok Masela. Lima belas diantaranya sudah dikelola swasta dan 10 sisanya, masih belum dikelola. Cekungan tersebut dipredikasi memiliki potensi terbesar di dunia.

Di Blok Masela ini ada 10 sumur, jika semuanya berproduksi 1-2 tahun lagi, akan menghasilkan 7.5 juta kubik fit gas per tahun. Belum lagi kandungan minyaknya. Jadi sangat luar biasa. Sebagai informasi, sebagai salah satu blok yang cadangan gasnya terbesar di Indonesia, Blok Masela memiliki cadangan mencapai 10,73 Trillion Cubic Feet (TCF). Begitu besarnya jumlah cadangan tersebut, hingga Blok Masela juga biasa disebut Lapangan Abadi. Saat ini proyek pengolahan gas Blok Masela di bawah kendali Inpex Masela Ltd (65%) dan Shell Upstream Overseas Services Ltd (35%).

Problem Krusial

Kontrak Kerja Sama (KKS) Blok Masela ditandatangani pada 16 November 1998 dan direncanakan berakhir pada tahun 2028. Kontrak ini mencantumkan persetujuan Plan of Development (POD) I pada Desember 2010. Pengelolaan blok Masela 10 tahun pertama adalah masa eksplorasi. Sedangkan 20 tahun sisanya adalah masa produksi. Pada kontrak tersebut, disebutkan 15% hasil gross penjualan diserahkan kepada pemerintah Indonesia. (rmol.co, 27/9/15)

Ironisnya, liberalisasi sektor migas menjadikan SDA milik rakyat diserahkan kepada swasta. 15 Blok Migas Maluku yang kini sudah dikelola investor asing adalah Blok Amborip VI, Blok Arafura Sea, Blok Aru Trough, Blok Aru, Blok West Aru I, Blok West Aru II, Blok South East Seram, Blok Kuwama, Blok East Bula, Blok Seram Kode 1/05. Blok Seram (non Bula), Blok Bula, Blok Masela, Blok Babar Selaru, dan Blok Offshore Pulau Moa Selatan. Sedangkan 10 blok Migas yang kini sedang ditawarkan kepada investor asing adalah Blok South Aru, Blok North Masela, Blok West Abadi, Blok Tatihu, Blok Arafura Sea II, Blok Aru Trough II, Blok South Aru, Blok Yamdena, Blok Sermata, Blok South East Palung Aru.

Dalam waktu dekat, Presiden Joko Widodo akan menentukan apakah pemanfaatnya dengan kilang darat (onshore) atau di terapung laut (floating). Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya DR. Rizal Ramli yakin, pemanfaatan lapangan gas Blok Masela akan memperhatikan kepentingan daerah sekitar ladang gas khususnya, dan kawasan Indonesia Timur umumnya.

Sebelumnya, Menko Rizal memerintahkan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengkaji pengembangan infrastruktur Blok Migas Masela. Blok yang diperkirakan beroperasi pada 2024 tersebut memiliki banyak kandungan gas dengan potensi mencapai 10,7 trillion cubic feet (tcf). Karena itu, ada rencana membangun infrastruktur pengolahan gas.

Menurut Rizal, jika dihitung secara finansial, balik modal atau Internal Rate of Return (IRR) blok tersebut mencapai 15,04 persen dan menyumbang pendapatan negara hingga 43,8 miliar dolar AS.

Kandungan minyak dan gas di perairan Maluku Selatan telah ditemukan sejak lama, tapi proses ekplorasi tidak kunjung terjadi karena terjadi perdebatan pada tahun 2008 hingga 2010 terkait lokasi kilang. Selama perdebatan tersebut, Inpex Corporation yang diizinkan menjadi operator pengelola oleh pemerintah. Namun pemerintah tidak mengambil keputusan dan meminta saran dari pihak ketiga yakni melibatkan UI, ITB, ITS, Gamma, juga melibatkan konsultan dari luar. Rekomendasi dari studi ini adalah floating LNG.

Liberalisasi Migas Jadi Biang Keladi

Biang keladi kebijakan yang anti terhadap rakyat adalah liberalisasi migas yang sekarang seolah-olah tidak dipermasalahkan lagi, baik liberalisasi di sektor hulu maupun hilir. Liberalisasi migas dampaknya lebih besar dibandingkan mafia migas. Legitimasi praktik liberalisasi ini adalah dengan disahkannya  Undang-undang Migas No. 22 Tahun 2001 yang draft-nya dibuat oleh USAID dan didukung oleh IMF serta Bank Dunia  kemudian disahkan oleh anggota DPR.

Menghentikan mafia migas tanpa mencabut  UU Migas No. 22 Tahun 2001 hanyalah retorika untuk menutupi pengkhianatan penguasa dan anggota DPR yang sangat merugikan rakyat dan menguntungkan para kapitalis.

UU Migas jelas-jelas mengokohkan liberalisasi sektor migas yaitu  melepaskan monopoli negara atas migas melalui BUMN, dalam hal ini Pertamina kepada swasta. Pada Pasal 9 ayat 1, berbunyi:

Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta.

Kata “dapat” pada pasal 9 ayat 1 inilah yang menyebabkan adanya liberalisasi migas karena ekplorasi migas itu boleh dilakukan  oleh BUMN dan swasta yang selama ini dikuasai  oleh pemerintah melalui Pertamina, bahkan kedudukan baik pertamina ataupun swasta sama.

Hasilnya hampir 90 persen  sumber minyak kita dikuasai oleh swasta, baik lokal maupun asing. Di pemerintah Jokowi, liberalisasi migas sudah totalitas dilaksanakan dengan menyerahkan harga ke mekanisme pasar tanpa ada subsisdi.

Kini asing makin menguasai sektor hulu migas dengan mengasai hingga 80%. Pertamina sebagai milik negara dengan UU tersebut dibiarkan berebut bahkan bergelut dengan asing untuk bisa mengelola migas di negerinya sendiri. Ibaratnya, negara sebagai bapak justru mengharuskan Pertamina sebagai anaknya untuk bergelut dengan anak orang asing yang lebih besar, untuk bisa mengelola kekayaan keluarga di pekarangan sendiri.

Liberalisasi migas ini sepenuhnya perintah asing yang dipaksakan IMF, dituangkan di dalam Memorandum of Economic and Financial Policies (LoI IMF, Jan. 2000). Juga diperintahkan oleh Bank Dunia dengan menjadikannya syarat pemberian utang seperti tercantum di dalam dokumen Indonesia Country Assistance Strategy (World Bank, 2001). Langkah strategisnya adalah dengan dibuat UU Migas yang mengamanatkan liberaliasasi. Untuk memastikannya, mereka kawal sejak penyusunan rumusan UU.

Dokumen program USAID, TITLE AND NUMBER: Energy Sector Governance Strengthened, 497-013 menyebutkan, “Tujuan strategis ini akan menguatkan pengaturan sektor energi untuk membantu membuat sektor energi lebih efisien dan transparan, dengan jalan meminimalkan peran pemerintah sebagai regulator, mengurangi subsidi, mempromosikan keterlibatan sektor swasta…” Juga disebutkan “ADB dan USAID bekerja sama dalam menyusun UU Migas baru pada tahun 2000. Melengkapi upaya USAID itu, Bank Dunia telah melakukan studi komprehensif sektor migas, kebijakan penentuan harga …

Selama pemerintah masih menyerahkan pada para kapitalis internasional dan pasar, maka Indonesia bersiap jatuh dalam krisis energi. Selanjutnya, asing akan semakin rakus untuk mengeruk kekayaan alam. Maka, Indonesia akan menjadi negeri yang terjajah dan rakyatnya mati di negeri sendiri.  Sungguh terlalu.

Mari Selamatkan

Jelaslah, Blok Masela adalah milik rakyat. Harus dikelola oleh negara untuk rakyat secara total. Kebijakan kapitalistik yang beruoa liberalisasi migas baik di sektor hilir termasuk kebijakan harganya, maupun di sektor hulu yang sangat menentukan jumlah produksi migas, dan kebijakan zalim dan khianat serupa harus segera dihentikan. Ini semua merupakan bukti bahwa rezim pemerintah abai terhadap urusan rakyat. Sebagai solusi final atas permisalahan ini; migas dan SDA lainnya harus dikelola sesuai dengan syariah.

Migas dan sumber daya alam lain yang begitu melimpah di negeri ini wajib dikelola secara benar. Yakni sesuai dengan syariah Islam. Dalam pandangan Islam, migas masuk dalam kategori barang milik publik (al milkiyyah al-ammah). Pengelolaan milik umum harus dilakukan oleh negara, karena negaralah dengan segenap kewenangannya mampu mendistribusikan kekayaan ini dengan sebaik-baiknya kepada seluruh masyarakat.

Menyerahkan kepada individu atau kumpulan individu (perusahaan swasta, apalagi swasta asing) hanya akan membuat kekayaan alam milik rakyat ini dinikmati oleh segelintir orang. Akibatnya, ketimpangan pendapatan makin menganga dan kesejahteraan masyarakat menjadi tidak terwujud. Inilah ironi Indonesia. Rakyat dari negara kaya SDA, tapi hidup dalam kemiskinan. Rakyat harus sadar dan menyelamatkan bangsa ini dengan sistem yang adil. Itulah syariah Islam yang berasal dari Sang Pencipta bumi dan seisinya. Saatnya seluruh elemen bergerak menuju solusi syar’i. mencampakkan demokrasi yang kapitalistik.[]